Bupati Delis Perjuangkan Rumah Layak untuk Buruh dan Nelayan Morut

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, bertemu langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta pada Rabu malam (16/7/2025. FOTO : IST

JAKARTA, MERCUSUAR — Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, bertemu langsung dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta pada Rabu malam (16/7), untuk membahas percepatan program pembangunan perumahan subsidi bagi ASN, buruh, dan nelayan di Morowali Utara.

Keesokan harinya, Kamis (17/7), Bupati Delis bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Poso, Verna Inkiriwang, turut menemui Direktur BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta. Pertemuan tersebut difokuskan pada peluang kerja sama daerah dengan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP yang dikelola oleh BP Tapera.

“Kami berharap program ini dapat segera terlaksana di Morowali Utara. Jika memungkinkan, bisa menjadi contoh pelaksanaan untuk daerah lain,” ujar Delis.

Program KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu skema pembiayaan rumah subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk ASN, TNI/Polri, buruh, nelayan, dan sektor informal lainnya. BP Tapera mencatat realisasi program hingga pertengahan Juli 2025 telah mencapai 129.774 unit rumah, disalurkan melalui 39 bank penyalur dan melibatkan 20 asosiasi pengembang.

Dalam rencana kerja sama, Morowali Utara akan menyiapkan data penerima manfaat dan kesiapan lahan. Jumlah pembangunan disesuaikan dengan ketersediaan lokasi dan verifikasi data yang dilakukan bersama kementerian dan BP Tapera.

“Kementerian dan BP Tapera menyatakan dukungan terhadap usulan pembangunan di daerah kami. Dalam waktu dekat, tim dari kementerian direncanakan akan mengunjungi Morowali Utara untuk meninjau langsung,” tambah Delis.

Selain mendorong program KPR FLPP, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyampaikan usulan pelaksanaan program bantuan bedah rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak.

Pertemuan ini merupakan bagian dari inisiatif pemda dalam mengakses program nasional perumahan, agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki rumah dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang terjangkau.TIN

Pos terkait