MOROWALI, MERCUSUAR – Komandan Resor Militer (Danrem) 132/TDL mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi yang harus disukseskan karena untuk memilih pemimpin, baik pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Adapun situasi yang berkembang seperti mengarah ke perpecahan, maka penyelenggara pemilu harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tugas TNI dan Polri juga harus bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, masyarakat pun harus bisa dan dengan cerdas memahami pemilu ini sebagai sarana menjamin kehidupan kita lima tahun kedepan. Unsur pengalaman TNI-Polri dan penyelenggara pemilu harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terjadi kerawanan perpecahan dengan adanya provokasi dari kelompok tertentu. Tugas kita sebagai pengaman dan penyelenggara harus bisa mensinkronkan antar unsur,” tegas Danrem saat membuka kegiatan Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Morowali di aula kantor Bupati Morowali Bumi Fonuasingko, Sabtu (06/4/2019).
Turut hadir di kegiatan itu, diantaranya Danlanal Palu diwakili Palaksa Letkol Laut (P), Adi Wirasmo ST; Dandenpomad XII/2 Palu Letkol CPM, Tri Wahyu; Kasrem 132/TDL, Letkol Inf Sampang Sihotang; Kasi Intel Korem 132/TDL, Mayor Kav Andi Setio; Kasiops Korem 132/TDL; Mayor Inf Ely Asyer Sitompul; Dandim 1131 Morowali; Dandim 1305/BT; Dandim 1306/DGL; Dandim 1307/Poso, Dandim 1308/LB.
Dijelaskannya, pelaksanaan TFG didasari telegram Panglima TNI dan Pangdam, serta akan di-BKO-kan ke Polda Sulteng. Nantinya surat permintaan dari Polda Sulteng kekuatan pelibatan petugas pengamanan dari TNI akan disiapkan sekira 4.000 personel. “Tugas-tugas dari satuan yang akan digelar di wilayah menjadi tanggung jawab Korem 132/TDL serta akan dibagi peran dalam tugas masing-masing Subsatgas dengan tambahan kekuatan personel dari Mabes TNI, yaitu personel Marinir TNI AL dan Paskhas TNI AU. Penekanan saya selaku Dansatgas Pam Wilayah Sulteng pada saat hari ‘H’, pertama adalah pada saat kampanye terbuka harus dilaksanakan pengamanan disetiap tahapan. Sekarang sudah masuk tahapan kampanye terbuka umum, sensitivitas kerawanan bentrok antar pendukung cukup tinggi, sehingga perlu koordinasi antar unsur di wilayah masing-masing” urainya.
Ditambahkannya, pada saat pencoblosan yang menjadi kerawanan harus menjadi referensi. “Nantinya penempatan petugas pengamanan harus berada di jarak 50 meter dari TPS. Kemudian pada saat rekapitulasi proses penghitungan suara pengamanan dan pengawasan harus berjalan dengan lancer. Pegang teguh aturan yang berlaku agar pada saat pelaksanaan tugas pengamanan tidak salah dalam melaksanakan tugas dengan pemahaman aturan, sehingga tidak terjadi pemidanaan. Pegang teguh netralisasi TNI dan harus saling mengingatkan antar komponen-komponen yang ada,” tandasnya.
Kasi Intel Korem 132/TDL, Mayor Kav Andi Setio memaparkan tentang perkembangan situasi dan perkiraan ancaman dalam Pilpers 2019 di wilayah Sulteng yang dapat dibagi dalam beberapa aspek.
Antara lain bidang ideologi, ancaman Pok Radikal/Simpatisan HTI yang masih ada di wilayah Sulteng, peningkatan suhu politik atas pencalonan anggota legislatif dengan adanya ‘money politik’. Bidang ekonomi, pascagempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Sigi dan Donggala, masyarakat sudah banyak yang kembali. Keberadaan PT IMIP di Morowali memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sementara bidang sosial budaya, masyarakat masih menjunjung tinggi adat sehingga ketua adat memiliki peranan penting. Selain itu, masih sering terjadi perkelahian antar etnis atau adat oleh masyarakat.
Diketahui, jumlah DPT Sulteng sebanyak 1.952.810 orang dan total TPS 9.191. Dari segi indeks kerawanan Pemilu tahun 2019, Sulteng urutan ke-8 di Indonesia. BBG
