MOROWALI, MERCUSUAR – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Morowali, Arifin Lakane mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Instansi tersebut, kata Arifin dilansir dari laman resmi Pemkab Morowali, Selasa (8/4/2025), kini menghadirkan berbagai inovasi layanan sosial yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, mencakup bantuan sosial (bansos), pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga program beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, lanjut Arifin, pihaknya juga telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan sosial kepada masyarakat, serta terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bekerja secara tim, guna menghindari terjadinya penundaan pekerjaan, termasuk dalam pelayanan publik.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, mulai dari penyederhanaan alur hingga pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan SDM yang ada. Prinsip kami adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis,” kata Arifin.
Ia menambahkan, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Dinsos menggandeng pemerintah desa dan kelurahan guna memperkuat akurasi data penerima. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih data serta potensi penyalahgunaan.
Di sektor kesehatan, pelayanan BPJS kini telah dilengkapi dengan sistem antrean digital serta penyediaan ruang layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, program beasiswa ditingkatkan melalui sistem pendaftaran daring, sehingga memudahkan pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan.
“Transparansi dalam penilaian serta percepatan pencairan dana juga menjadi prioritas utama,” imbuh Arifin.
Langkah tersebut, menurutnya, adalah bagian dari komitmen Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, yang menekankan bahwa transformasi pelayanan publik merupakan upaya strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. */IEA
