MORUT, MERCUSUAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur (PMKIT) Kabupaten Morowali Utara (Morut) periode 2020-2024 dilantik di Gereja Eklesia Mohoni, Kamis (11/6/2020) sore.
Kegiatan itu turut dihadiri, antara lain Pelaksana tugas (Plt) Bupati Morut, Moh Asrar Abd Samad; Kasat Pol PP dan Damkar, Buharman Lambuli; Kadis PU, Agung Ponga; Anggota DPRD Morut, Yanto Baoli; Camat Petasia Timur, Ansar; serta Pimpinan GPDI Mori Atas, Petasia dan Petasia Timur.
Ptoses pelantikan diawali pembacaan firman dan pengucapan janji pengurus yang dibimbing oleh Ketua DPD PMKIT Sulteng, Pdt Herson Jangkuton S.Th M.Th, dilanjutkan penyerahan Berita Acara dan SK pengurus pada Yanto Baoli selaku Ketua DPC PMKIT Morut yang baru dilantik.
Pada kesempatan itu, Pdt Herson Jangkuton mengapresiasi Plt Bupati Morut yang bersedia hadir walau undangan hanya melalui kontak telepon.
“Pemimpin yang diapresiasi, karena hanya dikontak melalui telepon beliau hadir. Semoga tercipta persatuan dan kesatuan diantara umat beragama di daerah ini.” ujarnya.
Ketua DPC PMKIT Morut, Yanto Baoli mengatakan bahwa tugas yang diembannya amat berat, yakni menyatukan masyarakat kristen di Kabupaten Morut.
“Tidaklah mudah. Semoga terjalin komunikasi baik sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan baik pula,” tuturnya.
Dia juga juga menyampaikan terimakasih pada Plt Bupati Morut yang telah hadir pada kegiatan tersebut. “Terimakasih Pak Bupati yang sangat toleran terhadap agama apapun, semoga sukses dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Plt Bupati Morut menegaskan bahwa Pemkab Morut selalu mendukung setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan.
“Pemerintah selalu mendukung kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat beragama,” tandasnya.
Demikian halnya terhadap organisasi PMKIT Morut yang baru dilantik. “Saya memberi dukungan penuh dan apresiasi, semoga bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bekerjasama agar terjalin hubungan yang baik. Bupati bukan hanya milik suatu kelompok, agama dan suku tertentu, tetapi merupakan pelayan yang harus mampu mengayomi seluruh masyarakat,” jelasnya. PAR
