Muhammadiyah Bahas Dampak Industri Tambang
MOROWALI, MERCUSUAR – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM (MHH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dampak Industri Tambang terhadap Munculnya Penyakit Masyarakat” di salah satu hotel di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD Morowali, tokoh adat, pemerhati sosial, tokoh Masyarakat akademisi, unsur Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulteng, dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Morowali, Afridin yang mewakili Bupati Morowali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Muhammadiyah dalam kegiatan tersebut. Ia mengakui sektor pertambangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan tersebut harus diikuti perhatian terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi. Tetapi juga dari sehat atau tidaknya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri,” ujar Afridin.
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan warga dalam mengantisipasi dampak aktivitas industri yang ada, termasuk di Kabupaten Morowali.
“Setiap persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama,” tegas Busyro.
Ia juga menyebut Muhammadiyah siap memberikan pendampingan kepada Pemkab Morowali melalui kajian akademik, pendampingan kebijakan dan rekomendasi strategis.
Sementara Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menyampaikan FGD tersebut bukan sekadar mengidentifikasi persoalan di kawasan industri, tetapi juga membangun dialog berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam diskusi, sejumlah persoalan turut mengemuka, di antaranya kualitas lingkungan, kasus Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), perubahan sosial, layanan kesehatan, serta hubungan antara perusahaan dan masyarakat.
Ridho berharap, FGD tersebut menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mendorong pembangunan industri yang produktif, sehat, aman, berkeadilan dan berkelanjutan. */IEA
