MOROWALI, MERCUSUAR – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menghapus program kesehatan dan pendidikan gratis, sangat disayangkan oleh mantan Bupati Morowali dua periode, Anwar Hafid.
“Kebijakan Pemerintah Daerah saat ini sehubungan dengan penghapusan Jamsosda dan juga pendidikan gratis di Kabupaten Morowali pada dasarnya bagi Partai Demokrat itu sangat disayangkan,” tandasnya saat konferensi pers pasca konsolidasi dan temu kader Partai Demokrat Kabupaten Morowali di Cafe & Resto S3, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (15/1/2019)..
Dijelaskannya, alasan ia dan Partai Demokrat menyayangkan hal itu, karena kedua program itulah yang menjadi jalan untuk tercapainya kesejahtera bersama sebagaimana cita-cita Pemkab Morowali saat ini. “Hanya dengan pendidikan dan kesehatan gratis inilah rakyat Morowali akan merasa adil diperlakukan oleh pemerintah, karena mereka bisa menikmati tanpa pandang bulu,” jelasnya.
Dikatakan Anwar, program Jamsosda itu tidak mahal dan hanya memerlukan dana Rp7 milyar dalam setahun, sedangkan beasiswa untuk mahasiswa hanya memerlukan dana sekira Rp4 milyar dalam satu tahun, serta guru kontrak tidak sampai Rp10 milyar pertahunnya.
Selain itu, kata Anwar, dalam hal program kesehatan gratis bagi masyarakat Morowali, telah diatur dalam peraturan daerah (Perda).
Dalam perda, untuk Jamkesda bahwa sistem pelayanan kesehatan gratis di Morowali menggunakan sistem Universal Health Goverence. Artinya program kesehatan gratis berlaku umum untuk seluruh masyarakat. “Makanya di perda itu diatur yang namanya sistem kelas, gratisnya itu di kelas 3,” ungkapnya.
Ditambahkannya, jika ada yang mengatakan bahwa UU BPJS menghapus Jamkesda itu perlu dipelajari, karena keliru. “Yang diatur di Jamkesda itu adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, dan perda itu sampai saat ini masih ‘hidup’ (berlaku), belum dicabut. Artinya, dengan perda itu rakyat Morowali dijamin oleh peraturan daerah, rakyat tidak boleh membayar kalau dia sakit,” tandasnya. BBG
