MORUT, MERCUSUAR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Morowali Utara, menuntaskan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun 2020.
Disepakati anggaran Pilkada Morowali Utara tersebut mencapai Rp40 milyar, dengan rincian Rp30 milyar dialokasikan membiayai kegiatan KPU, sementara Rp10 milyar untuk mengawasi jalannya Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.
Bupati Morowali Utara, Aptripel Tumimomor mengatakan, penandatanganan anggaran hibah tersebut telah melalui pembahasan yang panjang, antara pemkab dengan dua instansi vertikal ini. Bahkan memang tidak dapat dipungkiri, dalam pembahasan itu, anggaran Pilkada Morowali Utara 2020 melebihi dari yang disepakati.
Penandatanganan itu sendiri dilakukan bupati dengan Ketua KPU Yusri Ibrahim, disaksikan semua komisioner dan Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Andi Zainuddin, disaksikan anggota Bawaslu beserta sekertaris dan sejumlah stafnya.
“Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu. Melalui proses yang baik, KPU dan Bawaslu harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses,” pintah Bupati.
Ketua KPU Yusri Ibrahim membenarkan, memang sebelumnya KPU mengusulkan anggaran melebihi NPHD senilai Rp40 milyar, namun kemudian diturunkan lagi menjadi Rp31 milyar dan kemudian dirasionalkan menjadi Rp30 milyar dengan pos anggaran melekat pada APBD Perubahan 2019 senilai Rp300 juta, sisanya dialokasikan dalam APBD tahun 2020.
“Memang sejak awal, kami mengususlkan anggaran pilkada senilai Rp40 milyar, tetapi atas pertimbangan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, maka ada beberapa item penganggaran itu yang bisa kita efisienkan sehingga disepakati Rp30 Milyar” tukasnya. VAN
