MOROWALI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng tahun anggaran 2024, yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi peningkatan kinerja Perizinan Berusaha Pengeolaan Hasil Hutan (PBPHH), di salah satu hotel di Kecamatan Bungku Tengah, Rabu (9/10/2024).
“APBD yang kita kelola ini adalah uang rakyat. Oleh karena itu, harus dikelola sesuai ketentuan agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Pj. Bupati Morowali, Yusman Mahbub dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD secara profesional dan efesien. Yusman menyoroti berbagai persoalan kehutanan di Morowali, terutama dalam konteks investasi.
“Kabupaten Morowali memiliki enam kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Ini menjadi kebanggan Provinsi Sulteng,” ujarnya.
Ia berharap rapat evaluasi dan pengendalian yang digelar itu tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi mampu menghasilkan progress nyata, terutama dalam percepatan realisasi angggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan secara optimal dan tepat sasaran.
“Saya berharap acara ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengatasi berbagai permasalahan di sektor kehutanan di Sulteng,” tandas Yusman.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Muhammad Neng menuturkan pentingnya evaluasi capaian realisasi pelaksanaan APBD dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri dan berbagai pemangku kepentingan dalam menangani pemasalahan kehutanan, termasuk perambahan hutan dan keberadaan desa-desa di kawasan hutan.
“KPH dan Tahura menjadi garda terdepan dalam mengelola kawasan hutan di tingkat tapak,” ujar Muhammad Neng. INT
