MOROWALI, MERCUSUAR – Pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu, masih menyisahkan berbagai masalah.
Salah satu masalah yang menjadi polemik adalah pungutan liar (Pungli) bagi orang yang akan melintas di jembatan darurat yang menghubungkan jalan Trans Sulawesi di dua desa di Kecamatan Bahodopi, yakni Desa Dampala dan Siumbatu.
Kondisi itu dikeluhakn oleh warga yang akan melintas jembatan darurat tersebut.
Salah seorang warga menjelaskan bahwa belum dibangun fasilitas jembatan penghubung setelah jembatan tersebut putus dihantam banjir beberapa waktu lalu, hingga warga membuat jembatan darurat. Namun bagi orang yang akan melintas dijembatan darurat itu, ditetapkan tariff.
Dalam sekali melintas, satu orang dipatok tarif Rp5.000, sedangkan satu unit sepeda motor pemiliknya harus merogoh koceh Rp20.000 sekali melintas.
Kondisi tersebut dikeluhkan oleh warga, apalagi para pedagang dan karyawan perusahaan tambang, karena dalam sehari harus mengeluarkan sekira Rp80.000. Jika masuk kerja selama sepuluh hari berturut-turut, katanya, maka Rp800.000 dari gaji karyawan harus rela dikeluarkan.
“Dalam satu hari untuk ongkos pulang pergi bisa Rp80 ribu karena ada dua jembatan darurat, yaitu di Dampala dan Siumbatu. Kalau sepuluh hari kasian gaji kami terkuras hingga Rp800 ribu,” keluh salah seorang karyawan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang enggan namanya di korankan.
Olehnya, ia berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.
Kondisi itu, juga dikeluhkan oleh warga lain yang berprofesi pedagang sayuran.
Menurutnya, sebelum jembatan putus biaya transportasi dari Napu, Kabupaten Poso untuk mengambil sayur hanya berkisar Rp2.500.000. Saat ini biaya melonjak menjadi Rp5 juta, karena harus menyewa ojek untuk mengangkut sayurannya menyeberang jembatan darurat.
Informasi yang diperoleh wartawan Media ini, jembatan darurat rangka besi atau bailey masih dalam proses pengerjaan dan masih butuh waktu beberapa lama lagi untuk menyelesaikannya. BBG
