MOROWALI, MERCUSUAR — Perempuan nelayan, perempuan pesisir, dan orang muda dari Desa Fatufia, Labota, dan Bahomakmur, Kabupaten Morowali, menyuarakan pengalaman serta tuntutan mereka terkait dampak perubahan iklim dan aktivitas pertambangan dalam Temu Perempuan dan Festival Orang Muda yang digelar Sabtu (24/1/2026) di Hotel Grand Aurel Morowali.
Kegiatan yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Palu ini diikuti sekitar 40 peserta, terdiri dari perempuan akar rumput dan orang muda, serta menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga advokasi. Forum ini menjadi ruang dialog antara komunitas terdampak dengan pemangku kebijakan mengenai ketahanan, mitigasi, dan adaptasi perempuan terhadap krisis iklim di wilayah pesisir dan lingkar industri.
Dalam testimoni pembuka, perwakilan perempuan dari Desa Fatufia menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya penyakit seperti ISPA dan HIV, keterbatasan akses air bersih, serta minimnya peluang kerja bagi perempuan yang tidak memiliki pendidikan formal di tengah masifnya industri tambang.
Perwakilan Solidaritas Perempuan Palu, Ananda Farah Lestari menegaskan, dampak perubahan iklim dan industri bersifat tidak netral gender. Menurutnya, perempuan, terutama yang berada pada lapisan sosial paling rentan, menanggung beban berlapis akibat pencemaran lingkungan, krisis kesehatan, dan hilangnya sumber penghidupan.
Pandangan tersebut diperkuat Direktur JATAM Sulawesi Tengah, Moh. Taufik yang menyebut perempuan sebagai kelompok paling terdampak dalam wilayah ekstraksi tambang, khususnya dalam konteks kesehatan, beban domestik, dan akses sumber daya alam.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Nirmawati, S.KM., MPH, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menyebut meningkatnya kasus ISPA dan potensi gangguan kesehatan reproduksi perempuan sebagai persoalan serius yang perlu ditangani lintas sektor sejak tahap perencanaan pembangunan.
Dalam sesi dialog, peserta orang muda juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah terkait penanganan HIV, krisis air bersih, pencemaran lingkungan, serta perlindungan mata pencaharian nelayan. Diskusi ini menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam perumusan kebijakan iklim dan pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama perempuan nelayan, perempuan pesisir, dan orang muda Sulawesi Tengah. Deklarasi tersebut memuat tuntutan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat terdampak krisis iklim, pelibatan perempuan dan generasi muda dalam kebijakan iklim, perlindungan mata pencaharian nelayan, serta dorongan pengesahan kebijakan keadilan iklim yang responsif gender dan generasi.
Deklarasi ini menjadi komitmen kolektif untuk memperjuangkan keadilan iklim dan perlindungan hak-hak perempuan serta generasi muda di wilayah pesisir dan lingkar industri Morowali. */JEF
