PALU, MERCUSUAR – Imbas gelombang protes dari ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Evaluasi 10 Tahun Pemerintah (Gestapu) Bupati/ Wakil Bupati Amirudin Rauf- Abdullah Batalipu, mengharuskan sejumlah anggota dewan harus turun gunung. Setelah sebelumnya menggelar hearing atau dengar pendapat dengan menghadirkan Bupati Buol Amirudin Rauf, terkait polemik kesiapan Kabupaten Buol sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Tahun 2022, kini giliran wakil rakyat menyambangi Kantor KONI Provinsi Sulteng dibilangan jalan Moh Hatta Kota Palu.
Kedatangan tujuh anggota DPRD Buol yang di Ketuai Karmin D.Y Kaimo bersama Risnawati M Saleh, Amran R Daimaroto, Rahmat Yakop, Alwi Al Idrus serta Nuraini A Nouk guna meminta penjelasan status Kabupaten Buol sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Tahun 2022.
” Kehadiran kami ini, ingin meminta penjelasan secara terang menderang soal polemeik Kabupaten Buol sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Tahun 2022. Agar kami memiliki data untuk menjelaskan kepada masyarakat ,” kata politisi Partai Demokrat Karmin D.Y Kaimo dihadapan Wakil Ketum KONI Sulteng H Ahlizam Lamadau, Asgaf Umar, Direktur Eksekutif KONI Sulteng Warsita serta sejumlah pengurus KONI lainnya, Kamis 9 Desember 2021.
Karmin juga mengungkapkan bahwa salah satu hasil rekomendasi RDP, Bupati meminta kepada Ketua KONI Buol Abdullah Batalipu dan Kadispora Buol Dr Tonang, untuk melakukan koordinasi terhadap KONI Sulteng atas permasalahan ini.
Karena menurut Karmin, sampai saat ini Kadispora Buol Dr Tonang masih meyakini, Buol sebagai tuan rumah karena dirinya belum menerima surat keputusan dari Gubernur dan KONI Sulteng tentang pencabutan atau pemindahan tuan rumah PORPROV.
Menurut Warsita, sesungguhnya penetapan Buol sebagai tuan rumah PORPROV Tahun 2022, bukan ujuk-ujuk atau penunjukan dari KONI Provinsi. Semua ini melalui proses bidding atau lelang pada bulan Maret 2020 lalu. Dimana saat itu terjadi pertarungan antara Kabupaten Buol dan Tojo Unauna. Namun karena pemaparan Kadispora dan KONI Buol lebih meyakinkan sehingga pemilik suara dominan memilih Buol.
Ironisnya, ketidaksiapan anggaran ini baru diketahui saat pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sulteng pada bulan November dari penjelasan Kadispora Buol. Makanya KONI Sulteng menurunkan Tim Verifikasi Faktul ke Kabupaten Buol, untuk menemui Bupati dan melihat langsung kesiapan Venue.
” Ternyata Bupati tidak siap. Dan dari hasil temuan tim dilapangan, venue-venue tidak sesuai harapan dan espektasi ,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan sampai sejauh ini, baik Ketua KONI maupun Kadispora Buol, belum pernah mendatangi KONi Sulteng pasca KONI Sulteng menurunkan Tim Verifikasi Faktual ke Kabupaten Buol. CLG
