PALU, MERCUSUAR- Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Donggala menyoroti proses pelaksanaan seleksi Gala Siswa Indonesia (GSI) di Kabupaten Donggala. Ketua Askab Donggala, Muhammad Edwan menyebut GSI tak mengantongi izin dalam proses seleksi pemain menuju GSI Provinsi. Padahal, Sepak bola merupakan cabor yang berada dalam naungan federasi PSSI.
“Kita bisa bijaksanai (GSI) itu karena pada waktu mereka pertemuan, mengundang Askab itupun undangannya nanti 2 atau 3 jam mau pertemuan baru dikirimkan, ini kan lucu. Sehingga hanya yang kita kirim keterwakilan saja. Selanjutnya, kita bisa bijaksanai, tetapi yang lucunya ini tiba-tiba mereka lakukan seleksi, tapi tim seleksinya tidak berlisensi sebagai pelatih sehingga terjadi konflik intrenal di Askab,” ujar Ko Edwan, panggilan Muhammad Edwan saat dihubungi, Sabtu (3/6/2023)..
“Maunya kami (Askab) harus dilibatkan full. Setiap sekolah yang ikut GSI harus didampingi pelatih berlisensi kecuali kalau masih di tingkat kecamatan tidak masalah kalau internal guru olahraganya yang dampingi karena keterbatasan lisensi pelatih . Tapi, kalau sudah tampil di provinsi wajib kordinasi dengan Askab, atau paling tidak didampingi Askab saat menyeleksi. Apalagi yang saya dengar ada pinjam lisensi lah, kan ini lucu. Ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap Askab . Nama Askab akan jelek,” tambah Edwan.
“Harapan kami, ini bisa dibenahi step by step. Paling tidak tim yang ke provinsi harus pelatih yang berlisensi karena pasti akan menghasilkan pemain yang bagus, terbukti dengan emas di Popda karena memang didampingi pelatih berlisensi. Apalagi GSI ini memang dibawah naungan PSSI dan menurut kami memang wajib hukumnya dinas terkait berkordinasi (dengan Askab), jauh sebelum penyelenggaraan di tingkat kecamatan,” beber Edwan.
Terkait hal itu, koordinator GSI Provinsi, Muhammad Warsita angkat bicara. Dia mengatakan dalam regulasi GSI telah diatur bahwa pemain sudah terdaftar melalui dapodik sekolah termasuk pelatihnya, baik pelatih berlisensi maupun belum berlisensi, sehinga terdata dalam sistim.
“Ada mekanisme yang mengatur perwakilan sekolah yang berkompetisi di tingkat kecamatan bahwa admin kecamatan akan menarik 18 pemain, 4 official termasuk pelatih untuk berkompetisi di tingkat kabupaten dan seterusnya sampai ke provinsi. Jadi, ini bersistim,”terang Warsita.
“Kita tidak bisa mengambil pemain maupun pelatih yang tidak terdaring dari awal . Yang punya kewenangan mengganti pelatih itu adalah Dinas Pendidikan, bukan Askab. Itupun hanya dua official, sedangkan pelatih dan asisten sudah ditetapkan dalam sistim itu. Kalau, pelatih yang produk Askab mau terlibat secara langsung dalam GSI ini harusnya dari awal sudah masuk dalam sistim saat masih di sekolah,” terang Warsita.
Ketua Askab Donggala, Muhammad Edwan ingin mengeksplor pelatih berlisensi lewat kejuaraan di berbagai jenjang kompetisi, termasuk GSI. Tapi sayangnya GSI juga punya regulasi sendiri yang beda dengan ajang kompetisi lain.
Nah, dari penjelasanWarsita, sangat jelas bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas terkait sejak awal sudah harus berkordinasi dengan Askab setempat, terkait dengan pelatih berlisensi yang mendampingi sekolah mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten maupun ke provinsi. Karena dengan begitu, pelatih berlisensi produk Askab setempat akan terdaring atau masuk dalam sistim sesuai regulasi GSI. CLG
