PALU, MERCUSUAR – Pengkot Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kota Palu mengeluarkan surat pembatalan pengiriman atlet ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX 2022 di Kabupaten Banggai. Surat bernomor : 20/PTMSI/KT/PL/XI/ -2022 tersebut ditujukan ke Ketum KONI Kota Palu dan ditembuskan ke KONI Sulawesi Tengah, Pengprov PTMSI Sulawesi Tengah, dan Pengkab PTMSI se Sulawesi Tengah.
Diterbitkannya surat tersebut sebagai akibat dari keikutsertaan atlet Kota Palu di kejuaraan Tenis Meja antar klub se Sulawesi yang diprakarsai Pengurus Pusat (PP) PTMSI versi Oegreseno yang kepengurusannya tidak diakui KONI Pusat.
Oleh karena itu Plt Ketua Umum PTMSI Kota Palu, Dedi, mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan keikutsertaan atlet Tenis meja Kota Palu yang terlibat dalam kejuaraan antar klub versi Oegreseno tersebut. Kebijakan tersebut akhirnya berdampak pada delapan atlet Kota Palu yang terancam gagal bertanding di Porprov Banggai, 10-17 Desember 2022.
Dari kebijakan tersebut pula, para atlet didampingi orang tuanya mendatangi Kantor KONI Kota Palu pada Kamis (24/11/2022) pagi untuk melakukan mediasi dengan KONI Kota Palu, Pengkot PTMSI Palu dan Pengprov PTMSI Sulteng.
Tak banyak info yang didapat dari hasil pertemuan tersebut, namun demikian Sekum PTMSI Kota Palu, Ukki Zulkarnain yang menghadiri pertemua itu justru menilai kebijakan yang dikeluarkan Plt Ketua PTMSI Kota Palu tidak berpihak kepada atlet.
“Inti dari pertemuan ini, permintaan kita atas nama orang tua atlet dan atlet Kota Palu bahwa surat yang dikeluaran Plt Ketum PTMSI Kota Palu itu ditarik atau dicabut. Setelah kita berdebat dalam diskusi maka belum bisa diputuskan untuk mengakomodir hal tersebut, namun akan ada pertemuan antara Pengprov PTMSI, Pengkot PTMSI dan juga atlet. Yang jelas kami kecewa karena atlet diboikot oleh pengurusnya sendiri,”ujar Ukki kepada Mercusuar via whatsapp, Kamis (24/11/2022).
Ukki juga menduga ada intervensi dari Pengprov PTMSI atas keluarnya surat pembatalan keikutsertaan atlet ke Porprov Kota Palu.
“Saya sebagai Sekum (PTMSI) Kota Palu tidak tahu surat itu muncul. Dari sisi penomoran surat juga salah, belum lagi kode-kodenya. Karena sejak awal saya yang buat surat masalah administrasi Tenis meja Kota Palu. Jadi, saya tahu nomor berapa selanjutnya, tapi itu (surat) salah sudah. Jadi dari situ sudah jelas ada intevensi dari Pengprov PTMSI terhadap Pengkot Palu. Jadi jangan sembarang membuat kebijakan apalagi kebijakan yang tidak populer, artinya merugikan atlet,” terangnya.
Terkait hal itu, Mercusuar mencoba menghubungi Ketum Pengprov PTMSI Sulteng, H Suaeb via ponsel, Kamis (24/11/2022). Namun hingga berita ini naik cetak, nomor telepon yang dihubungi tidak mendapat jawaban termasuk pesan di aplikasi WhatsApp. CLG
