Oleh: Syukur Umar*
Masyarakat pesisir Sulawesi Tengah hidup di bawah tekanan yang semakin berat. Air laut terus naik, pantai tergerus abrasi, cuaca makin sulit diprediksi. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak ikut mempersempit ruang hidup warga. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan keluarga dan penghasilan nelayan serta petani pesisir.
Persoalan ini mengemuka dalam Roundtable Meeting Agustus 2025 lalu yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, Pemerintah Australia, Australia–Indonesia Centre (AIC), PAIR, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Pesannya jelas: persoalan pesisir tidak bisa diselesaikan dengan cara lama dan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah.
Melalui penelitian Building ProKlim Plus Readiness, bagian dari Program Penelitian Bilateral Indonesia–Australia Partnership for Australia–Indonesia Research in Sulawesi (PAIR Sulawesi), upaya menjembatani riset dan kebijakan mulai dibangun. Penelitian ini mendorong pendekatan Perlindungan Sosial Adaptif, yaitu perlindungan sosial yang peka terhadap risiko iklim dan kondisi lingkungan, terutama bagi kelompok yang paling rentan: perempuan, anak, dan masyarakat adat.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Program Nawacita 9 BERANI sebagai arah pembangunan 2025–2030. Program ini menjanjikan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Namun, janji tersebut hanya akan bermakna jika benar-benar menyentuh persoalan nyata yang dihadapi warga pesisir.
Dalam kerangka itu, beberapa program 9 BERANI menjadi sangat penting untuk diperkuat. BERANI Sehat harus mampu menjawab meningkatnya penyakit akibat lingkungan yang rusak dan iklim yang berubah, terutama bagi ibu dan anak. BERANI Cerdas perlu mendorong pendidikan dan literasi iklim yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga pesisir. BERANI Tanggap menjadi kunci keselamatan warga melalui kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini yang benar-benar dipahami dan digunakan masyarakat, khususnya di wilayah rawan seperti Teluk Palu.
Program lain seperti BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak harus diarahkan untuk menjaga laut dan darat tetap produktif tanpa merusaknya. BERANI Menyala dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan teknologi dan energi yang membantu warga beradaptasi dengan perubahan iklim. Sementara itu, BERANI Berintegritas wajib memastikan pengelolaan lingkungan berjalan jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik.
Pendekatan Perlindungan Sosial Adaptif memberi peluang agar 9 BERANI tidak berhenti sebagai slogan pembangunan. Program ini bisa menjadi alat nyata untuk melindungi warga dari guncangan iklim, bencana, dan krisis ekonomi, dengan kebijakan yang berbasis risiko dan kondisi lapangan, serta inklusif bagi semua kelompok.
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan penguatan pesisir sebagai prioritas lintas sektor, bukan sekadar urusan lingkungan atau kebencanaan. Hasil riset, data kerentanan, dan pengetahuan lokal masyarakat harus menjadi dasar kebijakan, bukan pelengkap laporan. Anggaran, program, dan indikator kinerja perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan warga pesisir sejak dari desa.
Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Dengan memanfaatkan hasil riset PAIR Sulawesi, Program 9 BERANI dapat menjadi kendaraan perubahan yang nyata: melindungi warga hari ini, sekaligus menjaga masa depan pesisir Sulawesi Tengah. Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh, tetapi harus membuat warga pesisir merasa aman, sehat, dan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman.
*Akademisi Universitas Tadulako dan Peneliti PAIR Sulawesi
