Potensi Kinerja Perdagangan Sulteng Melalui Optimalisasi Hubungan Kelembagaan

  • Whatsapp
IMG-20210504-WA0012
Robby F. Nuraga, S.Sos., M.Si

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Hendropuspito (1989) mendefinisikan kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Berita Terkait

Dalam konteks pemerintahan daerah, kelembagaan daerah merupakan suatu wadah kegiatan Pemerintah Daerah yang didesain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Pada tataran empiris, konsep kelembagaan daerah lebih familiar dengan nama perangkat daerah. Perangkat daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah. Idealnya, perangkat daerah dibentuk untuk menjalankan prinsip-prinsip kesatuan tujuan dan sinergitas dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang nota bene bertujuan untuk melayani masyarakat serta menyelenggarakan tugas pembangunan.

Namun dalam kenyataannya, terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana ditengarai muncul ego sektoral dari perangkat-perangkat daerah yang ada. Hal ini disebabkan karena setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa setiap organisasi perangkat daerah dalam beberapa peristiwa terkesan bersifat eksklusif atau “berjalan sendiri-sendiri” dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sehingga aspek hubungan-hubungan kelembagaan cenderung diabaikan. Sadar atau tidak, hubungan kelembagaan dipandang sebagai kegiatan formalitas bukan sebagai kegiatan vital dan strategis dari birokrasi zaman now. Penulis memberi makna hubungan kelembagaan sama dengan konsep koordinasi (coordination).

Sesungguhnya, koordinasi perangkat daerah merupakan prasyarat dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. Dengan demikian, koordinasi menjadi kata kunci dan merupakan sebuah kebutuhan untuk diimplementasikan serta selalu diadaptasikan eksistensinya sesuai dengan karakteristik organisasi perangkat daerah dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat formal maupun informal pada berbagai level struktur aparatur.

Adapun tujuan dari kegiatan koordinasi perangkat daerah adalah untuk menunjang kinerja perdagangan produk unggulan daerah provinsi Sulawesi Tengah melalui sinergitas dan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah dimulai dari kegiatan yang bersifat hulu sampai kegiatan hilirnya. Bahwa kegiatan identifikasi, pengelolaan dan perdagangan produk-produk unggulan daerah harus bersinergi dengan perangkat daerah yang terkait didalamnya seperti Dinas Perkebunan/Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan/Kelautan, Dinas Koperasi/UMKM dan Dinas Perdagangan. Terkait kegiatan identifikasi, pengelolaan dan perdagangan produk unggulan daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, kegiatan identifikasi produk unggulan daerah. Kegiatan identifikasi produk unggulan daerah, sejatinya tidak hanya menganut paradigma lama yakni pengutamaan aspek identitas lokal semata-mata. Bahwa paradigma ini menjadi tren masa kini dalam upaya untuk memperkenalkan produk unggulan daerah yang bersifat spesifik, langka atau “asing” bagi konsumen.

Akan tetapi, perlu juga untuk mengedepankan terhadap aspek ketersediaan dan keberlanjutan (sustainable) pada kegiatan produksi, pengelolaan dan perdagangan produk unggulan daerah. Sehingga dapat memberi dampak positif (outcomes) bagi perekonomian di daerah. Kegiatan identifikasi produk unggulan daerah menjadi ranah kewenangan perangkat daerah seperti Dinas Pertanian/Perkebunan, Dinas kehutanan atau Dinas Perikanan/Kelautan.

Baca Juga