PARMOUT, MERCUSUAR – Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) akan fokus pada tiga program prioritas pembangunan, yaitu Parigi Moutong Cerdas, Parigi Moutong Sehat dan Parigi Moutong Khatulistiwa.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Parmout, H Badrun Nggai ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Parmout, belum lama ini.
Menurutnya, untuk mewujudkan ketiga program prioritas tersebut, Pemkab Parmout membutuhkan anggaran yang besar. Sementara disatu sisi kemampuan APBD Parmout sangat terbatas.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini selaku kepala daerah saya menyampaikan permohonan kepada pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat mengupayakan memberikan bantuan anggaran melalui APBN dan APBD provinsi sehingga dapat mendukung program prioritas tersebut,” ujarnya.
Dikatakannya, tantangan pembangunan kedepan cukup berat. Namun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan anti korupsi harus terus ditingkatkan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dan delegasi pemerintah kecamatan lebih memprioritaskan kegiatannya pada program unggulan daerah. Dengan demikian akan tercapainya peningkatan perekonomian masyarakat, produktivitas pertanian, terwujudnya prioritas pendidikan dan kesehatan serta destinasi pariwisata. “Program-program lainnya yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu dengan tetap menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dan diperolehnya jaringan pemasaran UKM serta tersedianya infrastruktur dan fasilitas umum,” ujarnya
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Bappelitbangda Parmout, H Irwan SKM M.Kep mengatakan Musrenbang RKPD bertujuan menyalaraskan program dan kegiatan perangkat Daerah Kabupaten Parmout.
“Melalui Musrenbang RKPD ini juga mempertajam indikator target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya. TIA/*
