PARMOUT,MERCUSUAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parmout) setiap tahunnya memberikan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada masyarakat majinal (terpinggirkan), baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan.
Setiap tahun tetap dibuka peluang memperoleh bantuan Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) PKH, hanya saja pengajuan secara online.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) PAUD Dikmas Disdikbud Parmout, Nurlina kepada sejumlah media.
Menurutnya, beberapa hari terakhir ada empat orang yang mendapat PKH, hingga tetap terbuka (peluang memperoleh PKH) setiap tahun. Apalagi jika ada peserta didik terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), berpeluang mendapatkan BOP.
Ada beberapa jenis keterampilan berbeda-beda untuk PKH, seperti menjahit, computer, Bahasa inggris dan bermacam-macam lainnya.
Terkait kelanjutan pemberdayaan sekira 200 yang masuk dalam Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri (GP3M) pada tahun 2017, ia mengaku belum memiliki indikator evaluasi setelah bantuan tersebut .
Pihaknya hanya memberikan pendampingan selama tiga bulan, lalu setelah diberikan bantuan alat dilakukan pemantauan.. Lepas dari itu, pihaknya belum memiliki evaluasi yang berkelanjutan.
“Jadi seperti apa mereka sudah, kita belum mimiliki evaluasi berkelanjutan. Namun secara individu ada beberapa terpantau itu sudah berdaya,” katanya.
Lanjut Nurlina, masyarakat marjinal tersebut berbanding lurus dengan penduduk miskin. Penduduk yang dianggap tergolong miskin banyak terdapat di wilayah utara parmout, seperti di Kecamatan Tinombo, Tinombo Selatan dan Palasa.
Menjadi permasalahan, katanya, apakah ada satuan pendidikan non formal yang bergerak di wilayah-wilayah itu. Sebab syarat untuk mendapat banntuan harus ada PKBM atau LKP yang bergerak di daerah itu, serta mendata dan mendaftarkan secara online melalui Dapodik PAUD dan Dikmas
“Di titik-titik wilayah tersebut untuk PKBM yang bergerak di ‘life skill’ belum ada. Mereka hanya bergerak di paket A B dan C. Sepeti di Kecamatan Palasa memiliki PKBM, namun belum ada yang mendapat PKH ataupun PKW,” ujarnya.
Ketika ada PKBM yang mendaftrakan siswanya dalam layanan layanan tadi, sambungnya, maka potensi peluang mendapatkan BOP yang dihitung persiswa sepeti paket A Rp1 juta, B Rp1,5 juta serta C Rp1,8 juta. Sementaa jika PKH Rp2,7 juta peranak. “Jadi prinsipnya adalah harus ada satuan pendididkan di wilayah Parigi Moutong yang bergerak melaksanakan program-program itu, dibuktikan dengan siswa serta tenaga pengajarnya terdaftar di Dapodik hingga pemerintah menyediakan dana BOP,” jelas Nurlina. TIA
