PARMOUT, MERCUSUAR – DPRD Parigi Moutong (Parmout) akan berkonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng pada Jumat (20/7/2018), hari ini. Langkah wakil rakyat itu terkait adanya temuan biaya makan dan minum pada sekretariat kabupaten, bagian umum sekretariat, dan Dinas PMD.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Parmout tahun 2017, realisasi belanja makan dan minum yang tidak diyakini kebenarannya seperti pada pertanggungjawaban keuangan belanja makan dan minum pada dinas PMD dan Setda Parmout.
Rencana konsultasi tersebut terungkap saat rapat antara pansus LHP BPK RI DPRD Parmout dengan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pada Kamis (19/7/2018). Anggota Pansus LHP Alfrets Tonggiro mengatakan temuan terkait ketidakwajaran yang ada pada realisasi makan dan minum pada OPD dimaksud yang akan dikonsultasikan kepada BPK.
“Bahkan sejumlah temuan–temuan lainya yang ada pada OPD juga pihaknya berjanji akan konsultasikan juga,” tandasnya.
Arif Al Katiri mengatakan, total realisasi anggaran belanja makan dan minum di OPD yang menjadi temuan sebesar Rp5 miliar lebih dan dinyatakan Rp2,5 miliar lebih bermasalah.
Pihaknya pun meminta kepada Inspektorat agar hasil-hasil temuan yang dilakukan perbaikan diserahkan kepada pansus. Hal itu agar dapat menjadi bahan laporan anggota pansus pada rapat paripurna, Senin (23/7/2018) mendatang.
Pantauan Mercusuar pada pertemuan pansus LHP BPK RI dengan OPD, Inspektorat dan juga keuangan, Pansus lebih menyeriusi temuan makan dan minum yang jumlahnya cukup banyak.
Sementara temuan lain yang sempat mendapatkan sorotan Pansus adalah kelebihan pembayaran gaji honorer di RS Pratama Moutong sebanyak Rp 50 juta lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Parmout dr Revi Tilaar mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan koordinasi dengan mantan bendahara RS Pratama Moutong terkait pengembalian, namun masih ada beberapa kendala.
Bahkan hingga saat ini, kata Revi, kasus terkait temuan tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kejaksaan. TIA
