PARMOUT, MERCUSUAR – Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Parigi Moutong (Parmout), Sayutin Budianto Tonggani memastikan bahwa bulan November Dekab akan pindah dan kembali berkantor di Gedung Dekab Parmout.
Hal itu dikatakan Ketua Dekab Parmout, Sayutin usai meninjau kondisi Kantor Dekab Parmout yang mengalami kerusakan akibat bencana pada 28 September 2018 bersama Wakil Ketua I, Faisan Badja; Wakil Ketua II, Sugeng Salilama; Sekretaris Kabupaten Parmout, H Ardi Kadir; kepala Inspektorat, Sakti Lasimpala; Dinas PU serta sejumlah anggota Dekab lainnya, Senin (7/10/2019).
Diketahui, saat ini Dekab Parmout masih berkantor di rtumah jabatan Ketua Dekab Parmout.
“Insya Allah bulan depan (November) sudah pindah dan efektif berkantor disini. Namun kita akan menggunakan ruangan bagian bawah, sedangkan untuk ruangan atas yang bisa digunakan kita akan gunakan, sambil menunggu perbaikan-perbaikan,” ujarnya pada sejumlah wartawan.
Dijelaskannya, jika pihaknya tidak menempati atau tidak mengfungsikan Gedung Dekab Parmout tersebut, maka aset-aset yang ada akan rusak. Olehnya sambil berjalan proses rehabilitasi, pihaknya akan segera pindah. “Kalau pecan ini sudah selesai pembersihan, tentunya pekan berikutnya akan segera pindah,” kata Sayutin.
Pihaknya, lanjut Sayutin, akan berupaya pembahasan dan pengesahan APBD 2020 akan dilaksanakan di kantor Dekab Parmout.
“Apapun yang terjadi tahun ini juga, gedung ini harus dipakai. Kalau tidak dipakai sudah bisa dipastikan asset-aset akan banyak yang rusak,” tuturnya.
Menurutnya, kontruksi gedung pascabencana masih aman untuk dipakai, kecuali yang rusak konstruksi gedung utama tidak bisa dipakai. Itu sudah ditinjau oleh Dinas PU Provinsi Sulteng dan PU Parmout yang menyatakan masih aman untuk dipakai.
Nantinya saat menempati gedung akan dilakukan perbaikan yang akan menggunakan metode landasan padagimo.
Nantinya, kata Sayutin, untuk memastikan terkait hal itu pihaknya akan melakukan konsultasi pada BPK berkaitan proses anggaran, apakah bisa dikerjakan dulu atau seperti apa nantinya.
“Kalau bisa kita sistematikan ‘full finansiring’ kenapa tidak? Karena anggaranya tidak terlalu besar paling banyak Rp500 hingga 600 juta. Kasian kalau gedung ini kita tidak pakai,” tutupnya.
Pantauan Media ini, rombongan melakukan peninjauan disejumlah ruangan yang ada di lantai II Kantor Dekab, termasuk ruangan kerja Ketua, Wakil Ketua dan sejumlah ruangan komisi serta ruangan lainya yang rusak akibat gempa. TIA
