Kunjungi Gudang Bulog, Wabup Parmout Cek Kualitas Banpang

Wakil Bupati Parmout, H. Abdul Sahid (tengah) saat melakukan inspeksi bahan pangan untuk program Banpan, di kompleks gudang Bulog Desa Olaya, Selasa (31/3/2026). FOTO: IST.

PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parmout) memastikan bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam kondisi layak konsumsi.

Kepastian itu ditegaskan Wakil Bupati Parmout, H. Abdul Sahid saat melakukan inspeksi ke gudang penyimpanan beras milik Bulog di kompleks pergudangan Bulog Desa Olaya Kecamatan Parigi, Selasa (31/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan menjelang penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) periode Maret-April yang menyasar puluhan ribu keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP).

“Kami ingin memastikan, bantuan yang diterima masyarakat benar-benar dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” tegas Sahid.

Tercatat sebanyak 72.603 PBP dijadwalkan menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, untuk alokasi dua bulan.

Sahid berharap, program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Terutama, karena faktor kedekatan atau hubungan kekerabatan. Olehnya, Sahid berharap penyaluran banpang tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang masih fluktuatif.

“Jangan sampai bantuan ini justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya tidak berhak. Lihat kondisi riil masyarakat, agar bantuan benar-benar dirasakan yang membutuhkan,” tegas Sahid.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog Provinsi Sulteng, Jusri menjelaskan proses pengecekan yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sebelum distribusi dilakukan ke tingkat desa.

“Dengan adanya intervensi pemerintah melalui bantuan pangan, diharapkan beban pengeluaran masyarakat dapat berkurang. Sehingga, daya beli tetap terjaga dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan signifikan,” tutur Jusri.

Menurutnya, keterlibatan Pemerintah Desa menjadi elemen penting untuk memastikan transparansi dan validitas data penerima bantuan.

“Program ini dialokasikan beberapa kali dalam setahun, menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Kami di daerah fokus memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkas Jusri. AFL

Pos terkait