PARMOUT, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) masih memiliki utang dari program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terhadap RSUD Anuntaloko Parigi. Utang tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Hal tersebut terungkap saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 antara organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggota banggar DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout, Kamis (9/8/2018).
Direktur RSUD Anuntaloko Parigi dr Nurlela Harate mengatakan pihaknya berharap agar utang Jamkesda yang masih tersisa sekira Rp5 miliar dapat diselesaikan. Utang dapat terbayar jika PAD Pemkab Parmout naik.
RSUD Anuntaloko tahun 2018 menargetkan Rp60 miliar PAD. Hingga akhir Juli, PAD yang sudah terkumpul mencapai Rp32 miliar lebih.
Pihaknya mengaku optimistis RSUD Anuntaloko mendapatkan pemasukan Rp3 hingga Rp4 miliar setiap bulan, sehingga PAD tersebut akan tercapai. Sumber PAD terbesar yang diperoleh RSUD Anuntaloko adalah dari BPJS dan pelayanan lainya.
Namun, katanya, ada juga beberapa pelayanan seperti rehabilitasi medik mengalami penurunan untuk tahun ini.
“Kami optimis akan tercapai karena ada ruangan baru,dan penambahan tempat tidur pada tahun ini,dan itu bisa menambah PAD,” tandasnya.
Sementara itu, OPD pengahasil PAD seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) dan Pertanahan juga menjelaskan beberapa sumber PAD-nya.
Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas PUPRP Idran bahwa PAD yang ada berasal dari sewa alat berat, laboratorium dan juga SPAM. Namun sampai dengan akhir bulan Juli 2018, pendapatan dari sewa alat berat dan laboratorium sudah mencapai Rp102 juta atau 50 persen. Berbeda dengan PAD yang bersumber dari pengelolaan SPAM yang baru mencapai 30 persen pada semester satu atau baru mencapai Rp130 juta dari target Rp1,2 miliar.
Hal itulah membuat pertanyaan sejumlah anggota Banggar, bahkan pihak Banggar pesimis kalau Dinas PUPRP bisa mencapai target yang sudah ada.
“Sebenarnya apa yang jadi kendala sehingga memasuki bulan Agustus PAD yang masuk baru mencapai Rp100 juta lebih. ,Olehnya itu, pihaknya meminta agar pembahasan terkait PUPRP ditunda sambil menunggu data lengkap dari OPDnya,” kata Hazairin Paudi. .
Pada pembahasan tersebut, beberapa OPD lainya sudah menjelaskan capaian target PAD 2019, seperti Dinas Perhubungan sebesar Rp250 juta dan RS Tinombo Rp2,5 miliar. TIA
