PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parmout) menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di wilayah itu, di Aula Lantai II Kantor Bupati Parmout, Senin (22/12/2025).
Wakil Bupati Parmout, H. Abdul Sahid dalam sambutannya menjelaskan rapat TKPKD menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi serta langkah seluruh pemangku kepentingan. Baik dalam merumuskan kebijakan, hingga program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat. Melainkan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh sektor,” ujar Sahid.
Ia menegaskan, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Olehnya, Sahid meminta seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi menyelaraskan program maupun kegiatan. Sehingga, pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang diinginkan bersama.
Angka Kemiskinan Menurun
Sahid memaparkan angka kemiskinan di Kabupaten Parmout tahun 2025 mengalami penurunan, dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa.
“Saat ini Kabupaten Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi persentase penduduk miskin di Provinsi Sulteng. Sehingga, membutuhkan upaya percepatan yang lebih optimal,” ujar Sahid.
Ia menekankan, penanggulangan kemiskinan memerlukan inovasi, percepatan, serta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan secara terintegrasi. Dengan intervensi terstruktur tersebut, seluruh program diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sahid juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk mampu mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi kemiskinan dan kerentanan di masyarakat. Termasuk, akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, serta administrasi kependudukan.
“Nantinya, hasil identifikasi itu akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah konkret dan kolaboratif guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya. AFL
