PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parmout) mulai merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027, melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, di Aula Bappelitbangda Parmout, Kamis (12/3/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Parmout, Aswini Dimple mengatakan forum tersebut menjadi ruang koordinasi antarperangkat daerah, untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dirancang dalam rencana pembangunan tahun mendatang.
“Kami harapkan setiap perangkat daerah dapat menyatukan langkah, serta memperkuat sinergi program pembangunan daerah ke depan, agar lebih terarah dan efektif,” ujar Aswini.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, masih menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan ke depan.
Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2027 juga menitikberatkan pada tiga isu strategis yang sangat krusial. Yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan program Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Aswini menjelaskan, untuk penanganan kemiskinan, Pemkab Parmout mendorong agar setiap program yang dirancang mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan dukungan data yang valid. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan program perlindungan sosial.
Sementara dalam upaya percepatan penurunan stunting, penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Berbagai aspek lain seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, pola pengasuhan anak, hingga ketahanan pangan keluarga juga menjadi faktor penting yang harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak terkait.
“Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dari berbagai sektor. Intervensi yang dilakukan harus komprehensif dan menjangkau langsung masyarakat hingga tingkat keluarga,” tegas Aswini.
Kemudian, terkait pelaksanaan program Posyandu Plus, diharapkan tidak hanya memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Melainkan, berkembang menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial dasar. Sebab, program tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan enam SPM yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial.
Olehnya, Aswini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam merancang program pembangunan.
“Tidak boleh ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, integrasi program dan sinergi anggaran, agar setiap kebijakan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Jika pelayanan dasar dapat terpenuhi hingga ke desa-desa, maka kemiskinan dapat ditekan dan stunting juga akan menurun,” pungkas Aswini. AFL
