PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menindaklanjuti agenda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, terkait program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Hal itu ditandai pertemuan prapersiapan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), di Aula Bappeda Parmout, Kamis (8/5/2025).
“Kegiatan ini dilaksanakan menjelang pendampingan resmi dari Pemprov Sulteng, yang dijadwalkan pada 19 Mei 2025 mendatang,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappeda Parmout, I Nyoman Sudiara.
Ia menyebut pihaknya terus memastikan seluruh dokumen perencanaan siap sebelum proses pendampingan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya.
Sudiara menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen sanitasi yang akan memperkuat arah pembangunan ke depan.
“Dokumen SSK yang ada saat ini masa berlakunya telah berakhir sejak 2023. Kini tengah disusun ulang untuk periode 2024 dan seterusnya,” ungkapnya.
Nantinya, kata Sudiara, dokumen baru menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung target nasional bidang sanitasi yang berkelanjutan.
Tetap Sertakan Data Sanitasi Sejak 2005
Olehnya, ia meminta kepada dinas terkait, agar dalam pengusulan permintaan ke pemerintah pusat, tetap menyertakan data sanitasi sejak 2005. Hal itu bertujuan agar minimal 50 persen wilayah, bisa terwakili dalam perencanaan sanitasi yang baru.
“Pemutakhiran ini penting. Karena dokumen sebelumnya hanya mencakup lima kecamatan dan disusun oleh Dinas Kesehatan. Sekarang, kita dorong agar cakupannya lebih luas dan melibatkan seluruh OPD teknis. Sehingga rencana yang disusun benar-benar menyeluruh,” tuturnya.
Sudiara menambahkan, selain agenda PPSP dan SSK, pihkanya juga tengah memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renja Perubahan 2025. Penyusunan tersebut dijadwalkan selesai pada 16 Mei 2025. Sedangkan untuk teknisnya, akan dilaksanakan pada 18—20 Mei 2025.
Ada enam OPD utama yang menjadi mitra kerja bidang PIPW. Yakni Dinas PU, Perhubungan, Kominfo, DLH, BPBD, dan Perumahan.
“Jika tahap ini selesai, maka selanjutnya kami akan melakukan desk review bersama masing-masing OPD. Proses penganggaran nantinya tetap mengacu pada dokumen RPD serta RKPD perubahan yang sedang kami rampungkan,” pungkasnya. AFL
