Untuk pertama kalinya, momentum pencabutan nomor urut pasangan calon (paslon), di Kantor KPU Parigi Moutong (Parmout), Senin (23/9/2024) dijaga ketat aparat keamanan. Akses masuk dibatasi, siapa saja yang masuk diperiksa dengan pendeteksi metal.
MOHAMMAD MISBACHUDIN – WARTAWAN MERCUSUAR
Salah seorang fungsionaris partai pendukung pasangan calon, terpaksa menunggu di depan pintu gerbang, meskipun berkali-kali meyakinkan polisi bersenjata lengkap kalau dia bagian dari rombongan yang punya tugas mengawal paslon. Namun polisi balik menegaskan, kalau mereka hanya mendapat perintah, mengizinkan masuk kepada siapa saja yang memiliki kartu pengenal yang dicetak oleh KPU.
“Maaf, pak, saya bisa buktikan kalau saya ini adalah pengurus partai salah satu pasangan calon. Kami sama-sama berangkat dari posko pemenangan, tapi kami memang tidak mendapatkan kartu,” jelas fungsionaris tersebut.
Namun aparat bersangkutan tetap tidak memberikan izin masuk, dan meminta fungsionaris partai tersebut untuk mencari kartu pengenal, agar bisa diizinkan masuk. Ketika kartu pengenal tergantung di lehernya, barulah polisi mengizinkannya masuk.
Bahkan, beberapa wartawan yang meliput terpaksa tertahan di luar pagar, sambil menunggu kartu pengenal diberikan rekannya, yang sudah berada di dalam area kantor KPU.
“Memang untuk kali ini, kami tidak main-main dalam mengamankan area vital dalam proses Pilkada. Meminimalisir potensi gesekan yang menimbulkan kekacauan,” tekan Kapolres Parmout, AKBP Jovan Reagan Sumual.
Hal itu termasuk membatasi akses masuk bagi siapa saja yang tidak kartu pengenal, yang dicetak oleh KPU. Hal itu, menurut Jovan, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada semua pihak, yang terlibat dalam proses sidang pleno terbuka pencabutan nomor urut.
“Karena hasil dari koordinasi dengan KPU, lapangan kantor tidak begitu luas sementara kegiatan ini menarik perhatian publik. Makanya akses masuk dibatasi, dengan jumlah kartu pengenal yang dicetak,” urai Jovan.
Bukan hanya soal pembatasan masuk bagi yang tidak punya kartu pengenal. Pada saat masuk ke dalam halaman kantor KPU, polisi pun memeriksa semua hal, mulai dari isi tas, pakaian yang dipakai, kemudian meminta undangan yang membawa bahan berbahaya dan bahan yang berpotensi menimbulkan kekacauan, diminta untuk disimpan oleh polisi atau dibawa keluar dari arena.
Pengamanan yang ketat membuat para pendukung dari empat paslon banyak berkumpul di luar pagar, sambil membawa spanduk dukungan. Proses pencabutan nomor urut terasa nyaman, karena jumlah orang di dalam area sesuai dengan estimasi dari pihak KPU.
Salah seorang warga mengatakan bahwa sistem keamanan yang dilakukan oleh polisi saat ini, adalah yang pertama kali dilakukan. Sebab dulunya, banyak warga bisa mengakses ke tempat pencabutan nomor urut, meskipun ada pemeriksaan di pintu masuk.
“Tapi kali ini cukup ketat. Bayangkan saja, bukan hanya pendukung yang dibatasi masuk, tetapi juga pengurus partai pendukung, bahkan wartawan pun tidak diizinkan jika tidak ada kartu pengenal,” urai Imran, yang menggunakan atribut salah satu paslon.
Namun di sisi lain, Imran pun sepakat dengan apa yang dilakukan oleh polisi, karena menurutnya hal itu bagian dari upaya pengamanan yang maksimal untuk mengamankan proses Pilkada, hingga nantinya menciptakan kontestasi yang aman dan damai. ***
