PARMOUT, MERCUSUAR – Bupati Parigi Moutong (Parmout), H Samsurizal Tombolotutu meminta agar perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diprioritaskan honorer yang sudah terdaftar di K1 maupun K2.
Hal itu dikatakan Bupati pada Senin (28/1/2019), saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru saja dilantik belum lama ini.
Dijelaskannya, hal itu untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Namun sebagai konsekwensinya yakni pembiayaan perekrutan PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah, sehingga dipastikan akan menyedot APBD.
“Olehnya itu perekrutan PPPK ini harus dilakukan secara ketat. Mereka yang direkrut adalah yang sudah terdaftar sebagai honorer K1 atau K2,“ tandasnya.
Sesuai petunjuk Pemerintah Pusat, lanjut Bupati, langkah awal perekrutan diprioritaskan pegawai honorer K1/ K2 yang berasal dari guru, kesehatan dan penyuluh.
“Keputusan itu dari pusat, jadi kalau ada yang mempersoalkan silakan ditanyakan kepada Pemerintah Pusat,”ujarnya
Ia, kata Bupati, telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) bersama beberapa OPD yang terkait perekrutan PPPK segera menggelar rapat dengan DPRD membicarakan pengganggarannya. Mengingat besaran gaji PPPK setara pegawai ASN .Selain itu, gaji PPPK diambil dari APBD.
“Apalagi APBD untuk 2019 sudah diketuk palu,” tuturnya.
“Oleh sebab itu, pak Sekda selaku Ketua, Asisten III sebagai Wakil Ketua, Kepala BKPSDM sebagai Sekretaris dan Kepala BPKAD sebagai Bendahara, cari waktu bersama DPRD segera bicarakan masalah ini. Cari solusi yang terbaik,” kata Bupati.
Untuk mempersiapkan hal itu, rambungnya, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Parmout dipimpin langsung Bupati akan segera bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) .
“Kita perlu konsultasikan semua menyangkut perekrutan ini, bagaimana petunjuk pelaksanaannya, termasuk pembiayaannya kedepan seperti apa,” kata Bupati.
TERTIBKAN PEGAWAI
Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Parmout, Ahmad Saiful segera mencari terobosan baru untuk lebih menertibkan pegawai dilingkup Pemkab Parmout.
Sebab, kata Bupati, masih banyak pegawai yang tidak patuh melaksanakan tugas. “Karena ada pegawai yang belum diangkat sebagai PNS, tetapi begitu diangkat tidak mau melaksanakan tugas. Begitu juga ada pejabat yang mungkin tidak cocok dijabatan, segera dievaluasi,” tandasnya. TIA
