PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Rusno Tandriono meminta adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko.
Permintaan tersebut menyusul besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parmout, namun dinilai belum berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Hal ini disampaikan Rusno, dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (9/2/2026).
“Sebagai rumah sakit rujukan daerah, RSUD Anuntaloko masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Seperti buruknya pelayanan terhadap pasien, hingga lemahnya tata kelola anggaran oleh manajemen rumah sakit,” ujar Rusno.
Menurutnya, keluhan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Anuntaloko bukan sekadar persoalan insidental. Melainkan masalah yang terus berulang dan belum ditangani secara serius oleh manajemen rumah sakit.
“Ini bukan lagi keluhan sesekali, tapi sudah menjadi persoalan yang terus terjadi,” imbuh Rusno.
Ia menilai, dengan besarnya anggaran yang dikelola RSUD Anuntaloko setiap tahun, peningkatan mutu pelayanan seharusnya menjadi konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan masih rendahnya kualitas layanan yang diberikan kepada pasien.
Rusno mengungkapkan, salah satu keluhan paling dominan yang kerap diterimanya adalah pasien yang harus menunggu lama di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bahkan, dalam beberapa kasus, penanganan pasien disebut baru dilakukan setelah adanya intervensi dari pihak tertentu.
“Ini ironi. IGD seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan medis, tapi justru sering menjadi titik keluhan. Pasien tertahan dan baru ditangani setelah ada intervensi,” kata Rusno.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem pelayanan serta manajemen rumah sakit yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dasar pasien.
Selain persoalan pelayanan, Rusno juga menyoroti temuan BPK terkait pengelolaan anggaran di RSUD Anuntaloko. Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai, temuan tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.
BPK menemukan persoalan pada pengadaan Medical Operating Theatre (MOT) dengan nilai sekitar Rp900 juta, serta adanya kelebihan pembayaran jasa medis yang mencapai kurang lebih Rp200 juta.
“Temuan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini menunjukkan perencanaan yang tidak matang dan pengawasan yang lemah,” tegas Rusno.
Ia menegaskan, pengembalian kelebihan anggaran ke kas daerah harus segera dilakukan dan tidak boleh menunggu hingga laporan Pansus disahkan. Ia meminta agar proses tersebut dituntaskan secepatnya.
Rusno juga mengingatkan, tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola anggaran dan sistem pelayanan, RSUD Anuntaloko berisiko terus menjadi beban anggaran daerah tanpa mampu memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Parigi Moutong.
“Sebelum laporan Pansus disampaikan, pengembalian anggaran itu harus diselesaikan. Ke depan, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan juga perlu dievaluasi secara menyeluruh,” pungkas Rusno. AFL
