PARMOUT, MERCUSUAR – Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) bela negara Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kecamatan Tinombo dan Palasa di Tinombo, beberapa orang Suku Lauje dijadikan pegawai honorer oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout).
Sebanyak 33 peserta diklat dari komunitas Suku Lauje yang sebelumnya hanya mengantongi ijazah SMA dan sehari-hari berkebun itu, saat ini diberdayakan.
Mereka tidak hanya diajak sekolah oleh Bupati Parmout, H Samsurizal Tombolotutu, tapi juga dijadikan pegawai pemerintah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Bupati, hanya dengan cara itu pihaknya bisa mengangkat derajat komunitas Suku Lauje yang selama ini banyak tinggal di pegunungan Kecamatan Tinombo dan Palasa.
“Dulu, anak-anak Suku Lauje bela ini hanya bisa bercocok tanam di kebun milik orang tuanya. Tetapi sejak ada program diklat bela negara yang dikoordinir Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, anak-anak Suku Lauje kini telah percaya diri menjadi seorang aparatur pemerintah,” kata Bupati saat penutupan diklat itu.
Selama 17 hari, kata Bupati, mereka dididik dan mengikuti sejumlah pelatihan sesuai bidang tugas masing masing. Ada yang menjadi pegawai Tagana (Taruna Siaga Bencana) di Dinas Sosial, pegawai Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Dinas PMPTSP, Dinas Koperasi UKM, Dinas PUPRP, Dinas Perindag, Dinas Kominfo, Humas Pemkab serta pegawai di sejumlah OPD lainnya.
Bupati berpesan kepada peserta bela negara angkatan pertama itu untuk menjadi pegawai yang disiplin. Meski sudah menjadi pegawai kantor, ia meminta kepada anak-anak suku Lauje ini tetap menghargai orang tua yang telah membesarkan mereka. “Menjadi pegawai tidak membuat kaya, tetapi harus dijalani dengan penuh tanggung jawab mengabdi kepada bangsa dan negara. Satu hal yang harus diingat, inya mesili (jangan malu) selagi itu baik dan tetap hargai orang tua,” pesan Bupati.
Bupati juga berharap lulusan bela negara itu nantinya menjadi panutan di lingkungan keluarganya, serta mampu tampil di depan masyarakat khususnya yang penempatannya disetiap OPD maupun kantor desa. “Saudara saudara harus bisa mengambil alih posisi pejabat di saat pejabat desanya tengah sibuk atau sedang tidak berada di tempat. Yang terpenting bagi seorang bela negara harus mampu mengatasi semua permasalahan di desa,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati berjanji akan memperjuangkan seluruh alumni diklat KAT itu mendapat kesejahteraan sama seperti pegawai OPD pada umumnya. “Saya berharap terus berusaha bekerja keras, berusaha untuk belajar memperbanyak ilmu pengetahuan dan berupaya untuk memberikan hasil kinerja yang baik demi masyarakat dan juga keluarga,” imbaunya.
Kepada Kepala OPD yang akan menjadi pembina para alumni diklat KAT, Bupati berharap agar memperlakukan anak-anak Suku Lauje dengan baik. “Didik dan bina mereka dengan baik,” tekan Bupati.
Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kementerian Sosial RI, Dra Sulistianingsih M.Si mengapresiasi langkah Bupati Parmout yang telah memberdayakan KAT itu.
Bahkan, katanya, program pemberdayaan itu dikerjakan dengan anggaran pribadi non APBD. “Pak Bupati sudah mewakafkan rezki pribadinya untuk memberdayakan komunitas adat terpencil, ini sangat luar biasa dan kami berikan apresiasi. Kami akan bawa cerita sukses ini untuk menjadi ‘virus positif’ bagi Kabupaten lainnya di Indonesia dalam memberdayakan komunitas adat terpencil,” katanya usai menutup diklat KAT di RTH Raja Tombolotutu, Sabtu (16/3/2019).
Dia berharap tahun depan pemkab bisa menganggarkan kembali model pemberdayaan KAT itu dengan dana APBD. “Tahun ini masih menggunakan dana pribadi pak Bupati, tapi tahun depan harapannya bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Peran Kementerian Sosial nanti memberikan rumah layak huni bagi warga KAT secara bertahap,” ujarnya. TIA
