Seroja Kembangkan Usaha Berbasis HHBK

ROA

PARMOUT, MERCUSUAR – Kelompok Seroja yang beranggotakan 90 persen perempuan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo, mengembangkan kelompok usaha berbasis potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui dukungan Program Forest Investmen Program (FIP) II di Desa Bondoyong Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).

“Kami merupakan salah satu kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Bondoyong berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pohon aren yang ada di wilayan kawasan hutan berdasarkan identifikasi potensi yang dilakukan bersama KPH Dampelas Tinombo secara partisipatif,” ujar Ketua Kelompok Seroja , Onna Samada, Rabu(28/11/2018)

Ia mengatakan, dalam mendukung pengelolaan potensi pohon aren tersebut, kelompoknya mengambil peluang untuk memperoleh dukungan pengembangan usaha kelompok dan penguatan kapasitas dengan menyusun proposal usaha kelompok yang akan didanai oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Program FIP II.

“Dengan dukungan pengembangan usaha dan penguatan kapasitas kelompok tentunya akan memberikan manfaat bagi kami dalam upaya meningkatkan pendapatan baik untuk kelompok maupun masyarakat pengelola aren termasuk ikut dalam memanfaatkan dan mengelola serta melestarikan kawasan hutan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala KPH Dampelas Tinombo, Agus Efendi, menuturkan melalui Forest Invesment Program atau FIP II memiliki tema peningkatan pengelolaan sumber daya alam lestari berbasis masyarakat dan pengembangan kelembagaan. Terkait hal itu langkah atau upaya yang ditempuh oleh Kelompok Seroja merupakan langkah yang tepat untuk membangun usaha kelompok berbasis potensi sumberdaya alam yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok maupun masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan pada desa terpilih yang telah dilakukan Padiatapa dan kegiatan lansekap management dan pemetaan partisipatif. Hasil kegiatan lansekap management dan pemetaan partisipatif menjadi referensi dalam penyusunan proposal bisnis masyarakat karena didalamnya terdapat infromasi detil potensi sumberdaya hutan dan lokasinya, ” kata Kepala KPH Dampelas Tinombo, Agus Efendi.

Agus menambahkan staf KPH Dampelas Tinombo memberikan dukungan kepada desa terpilih dalam hal kegiatan pendampingan penyusunan proposal bisnis masyarakat bersama supporting Unit melalui metode FGD dan asistensi langsung dengan masyarakat. TIN

 

Pos terkait