PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) meminta seluruh pihak terkait untuk segera memperbaiki kinerja dan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, yang dinilai belum berjalan optimal. Khususnya dalam pelaksanaan program BERANI Sehat dan Sehat Bersama.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV bersama Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, BPJS, RS Anuntaloko, RS Raja Tombolotutu, RS Buluye Napoa’e Moutong, serta 24 Puskesmas, berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Sutoyo didampingi Imam Muslihun dan Arpan Sahar, serta dihadiri anggota komisi lainnya. Sutoyo menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat tersebut guna membahas sistem pelayanan kesehatan, alur rujukan pasien, hingga pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah.
Ia menegaskan, hingga saat ini, DPRD kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Mulai dari lambannya proses rujukan hingga pelayanan yang dianggap belum profesional. Terutama belum maksimalnya implementasi program kesehatan gratis.
Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait agar menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program BERANI Sehat dan Sehat Bersama, sebagai bahan evaluasi bersama untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappelitbangda Parmout, Irwan menyampaikan program Sehat Bersama telah berjalan hingga tingkat Puskesmas, dan sejalan dengan program BERANI Sehat milik Pemerintah Provinsi Sulteng.
Namun demikian, Irwan mengakui masih diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan pengawalan berjenjang, agar seluruh masyarakat memahami mekanisme serta manfaat program tersebut.
Ia juga menjelaskan, layanan rujukan pasien pada dasarnya telah ditanggung BPJS bagi peserta aktif, khususnya dari Puskesmas ke rumah sakit. Kehadiran program BERANI Sehat dan Sehat Bersama, kata dia, menjadi penguat dan perluasan dari skema yang sudah ada.
Irwan menambahkan, salah satu layanan yang tidak ditanggung BPJS namun difasilitasi Pemerintah Daerah yaitu pemulangan jenazah melalui layanan ambulans gratis, yang anggarannya telah dialokasikan sekitar Rp500 juta pada tahun sebelumnya.
Terkait sistem rujukan, Irwan menyebut penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang menurutnya belum optimal dalam penerapannya. Menurut Irwan, kendala utama terletak pada faktor teknis seperti keterbatasan jaringan internet serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut.
Meski begitu, kata dia, upaya alternatif telah dilakukan dengan membangun komunikasi cepat melalui grup WhatsApp antara Puskesmas dan rumah sakit, untuk memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, BMHP, serta ruang perawatan.
Ia mengungkapkan, dalam beberapa kasus, pasien tetap dirujuk meski kondisi rumah sakit penuh, dengan tetap memberikan pelayanan disertai penjelasan kepada pihak keluarga terkait situasi yang ada.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Parmout, Darlin menegaskan bahwa seluruh Puskesmas, baik yang melayani rawat inap maupun rawat jalan, telah menjalankan program prioritas kepala daerah di bidang kesehatan.
Program tersebut mencakup layanan berobat gratis, rujukan pasien tanpa biaya, hingga fasilitas pemulangan jenazah secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan pembenahan di lapangan jika masih ditemukan kendala. Hal itu guna memastikan pelayanan kesehatan semakin maksimal dan merata.
“Kami berharap, program Sehat Bersama yang diusung Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abddul Sahid benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkas Darlin. AFL
