PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Parigi Kelurahan Kampal Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), mendapatkan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sebesar 8 ton per hari.
Pengawas SPBU Pertamina Parigi, Rivai Mohammad menyebutkan, sebelumnya kuota solar subsidi yang diterima pihaknya sebesar 8 ton per hari. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan luasnya wilayah, jumlah tersebut dinilai sudah tidak lagi mencukupi untuk melayani seluruh permintaan yang ada di lapangan.
“Dengan kondisi wilayah Parigi Moutong yang luas, termasuk banyaknya lahan pertanian, serta aktivitas perikanan dan transportasi yang cukup tinggi, 8 ton itu sudah tidak cukup. Karena itu, kami melakukan koordinasi dan melobi Pertamina agar kuota ditambah, dan saat ini sudah disetujui menjadi 16 ton per hari,” ujar Rivai kepada Mercusuar, Selasa (6/1/2026).
Ia menuturkan, saat ini SPBU Pertamina Parigi menjadi satu-satunya SPBU di dalam Kota Parigi yang masih aktif menyalurkan solar subsidi. Kondisi tersebut, kata dia, membuat beban distribusi solar terpusat di satu titik serta memicu antrean, khususnya truk dan kendaraan angkutan barang, yang setiap hari membutuhkan pasokan solar untuk menunjang aktivitas operasional.
Rivai menjelaskan, dari total 16 ton solar subsidi per hari tersebut, pendistribusiannya dilakukan untuk berbagai sektor sesuai kebutuhan. Mulai dari kendaraan angkutan umum dan logistik, petani, nelayan, hingga kebutuhan darurat seperti Rumah Sakit dan Pemadam Kebakaran.
Seluruh proses penyaluran solar subsidi dilakukan secara ketat dengan menggunakan sistem QR Code sebagai bentuk pengawasan.
“Setiap kategori penerima solar subsidi memiliki QR Code masing-masing yang diterbitkan oleh dinas atau lembaga terkait,” jelas Rivai.
Untuk sektor perikanan, Rivai menyebutkan satu kapal penangkap ikan rata-rata membutuhkan sekitar 20 galon solar untuk sekali melaut, dengan harga per galon mencapai sekitar Rp450 ribu. Begitu pula sektor pertanian yang membutuhkan pasokan solar untuk operasional alat dan mesin pertanian.
Rivai menegaskan, pihaknya tidak pernah menyalurkan solar subsidi ke wilayah pertambangan. Seluruh penyaluran solar, dilakukan berdasarkan data dan QR Code resmi.
“Jika ada solar subsidi yang ditemukan digunakan di wilayah pertambangan, itu bukan menjadi tanggung jawab kami. QR Code tersebutditerbitkan oleh dinas,” imbuhnya.
Terkait kemacetan jalan yang kerap terjadi akibat antrean panjang truk, Rivai mengakui bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat sekitar.
Namun demikian, Rivai menegaskan pengaturan lalu lintas bukan merupakan kewenangan pihak SPBU. Menurutnya, SPBU hanya berperan sebagai penyedia dan penyalur BBM, sementara urusan lalu lintas berada di bawah kewenangan instansi terkait.
“Kami hanya penyedia BBM. Soal kemacetan dan pengaturan arus lalu lintas, itu perlu dibahas bersama dengan instansi terkait agar bisa ditemukan solusi yang tepat,” kata Rivai.
Menurutnya, salah satu faktor utama penyebab kemacetan adalah keterbatasan lahan parkir di area SPBU. Selain itu, banyak sopir truk yang enggan berpindah ke SPBU lain karena khawatir kehabisan stok.
“Para sopir lebih memilih menunggu lama di sini. Karena, mereka pasti dapat solar, daripada harus berspekulasi ke SPBU lain yang belum tentu masih memiliki stok,” pungkas Rivai. AFL
