PARMOUT, MERCUSUAR – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parmout), H Badrun Nggai meminta agar sekolah mengelola dengan baik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hal itu disampaika Wabup saat kunjungan kerja (Kunker) untuk evaluasi dan monitoring sejumlah SD dan SMP yang disatukan di Wilayah Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Bolano Lambunu, sekaligus sosialisasi pelaksanaan Program Pendidikan Dasar khususnya pengelolaan DAK fisik bidang pendidikan dasar tahun 2019 dan BOS, Selasa (6/8/2019).
Untuk tahapan sosialisasi pertama adalah SD dan SMP yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kasimbar bersama Kepala Sekolah (Kepsek) dan pengawas se-Kecamatan Siniu, Ampibabo, Toribulu dan Kecamatan Kasimbar.
Wabup yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Parmout, Adrudin Nur; Inspektur Inspektorat Daerah Parmout, Sakti Lasimpala; Camat Kasimbar, Abd Manan Dg Malindu dan sejumlah Kepala Bidang Dinas Dikbud Parmout.
“Saya minta agar Kepala Sekolah harus mengelolah DAK dan BOS dengan baik,” tandas Wabup.
Dikatakan Wabup, kepsek harus bersyukur masih mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, karena dengan adanya bantuan itu sekolah menjadi berkembang dan proses belajar mengajar menjadi lebih berkualitas.
Inspektur Inspektorat Daerah Parmout, Sakti Lasimpala menjelaskan secara detail tentang Dana BOS dan DAK dari sisi struktur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dijelaskannya, dana BOS saat ini bukan lagi dana stimulan, tetapi dana adalah batang tubuh APBD hingga tetap dipertanggungjawabkan.
“Tidak lama lagi akan ada pemeriksaan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Daerah (LKPD) oleh BPK, yang diperiksa adalah dana BOS,” katanya.
Lanjut Sakti, dana BOS dikelola oleh kepsek, tapi anehnya ada kepsek tidak mau mempertanggungjawabkannya.
54 SEKOLAH
Masih katanya, saat ini ada 54 Kepsek yang disangkakan, dituduhkan, tidak melakukan pertangungjawaban dana BOS dengan baik. “Bagaimana mungkin kita belanja tanpa kwitansi. Kalau belanja pasti ada kwitansinya,” tutur Sakti.
“54 kepala sekolah saya layangkan undangan panggilan pemeriksaan, hanya 11 yang datang. Diharapkan Kepala Sekolah harus Pro aktif,” tandas Sakti.
Saat ini Pemkab Parmout telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka opini tersebut harus dipertahankan.
Parmout meraih WTP, sambung Sakti, salah satunya karena tingginya nilai kepatuhan, yaitu 92 persen. “Alhamdulillah nilai kepatuhan kita 92 persen, olehnya layak mendapatkan WTP. Nilai kepatuhan jika tidak dijaga maka saya yakin tahun depan kita tidak bisa meraih WTP lagi,” ujarnya.
Ditambahkan Sakti, dari segi ektabilitas, APIP Parmout nilainya masih 2 hinnga ia bertekad menaikan nilai 3. “Saya malu hanya nilai 2, saya bertekad menaikan ektabilitas APIP menjadi 3. Apapun resikonya saya tidak akan mundur untuk genjot dipemeriksaan dana BOS,”tandasnya.
Ditegaskannya, tidak akan cair dana DAK jika tidak ada rekomendasi dari APIP. TIA
