PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parmout), H. Abdul Sahid menyoroti persoalan kedisiplinan waktu dan akuntabilitas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parmout.
Kritik itu disampaikannya saat pembukaan Lokakarya Dokumen Rencana Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (RP3S) 2026, yang berlangsung di Kantor Bappeda Parmout, Rabu (10/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah panitia terlambat hadir, sementara tamu dari wilayah jauh sudah datang lebih awal. Menurut Sahid, ketepatan waktu bukan sekadar etika, namun bagian penting dari budaya kerja birokrasi yang harus dibenahi.
“Saya sangat kecewa terhadap sikap tidak disiplin waktu yang masih sering terjadi,” tegasnya.
“Kalau undangan pukul 8.30, maka sebelum itu kita sudah harus berada di ruangan. Kebiasaan lama harus kita ubah,” tambahnya.
Sahid menegaskan, ketidaktepatan waktu berdampak langsung pada efektivitas program pemerintah dan pencapaian target pembangunan. Untuk itu, ia meminta seluruh ASN membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Jangan pekerjaan hari ini dibawa untuk besok. Kalau bisa selesai hari ini, selesaikan hari ini,” ujar Sahid.
Selain soal disiplin, Sahid juga menyinggung pentingnya akuntabilitas pejabat dalam menjalankan tugas. Ia meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih terbuka dalam berkomunikasi, terutama jika terdapat potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan program.
“Saya tidak ingin ada yang bermasalah secara hukum. Kalau ada kekurangan, segera koordinasikan dengan pimpinan. Jangan merasa benar, padahal menurut hukum salah,” ucap Sahid.
Ia mengingatkan, budaya menutup-nutupi kesalahan justru bisa merugikan instansi dan individu. Karena itu, ia mendorong setiap OPD melakukan evaluasi internal serta menggelar pertemuan rutin untuk mengantisipasi persoalan sebelum menjadi besar.
Sebagai langkah memperkuat koordinasi, Sahid mengusulkan adanya pertemuan bulanan bersama seluruh kepala OPD untuk mengevaluasi program dan mengatasi kendala di lapangan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi konflik maupun masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Jika kebiasaan ini kita jalankan dengan benar, saya yakin kita akan berhasil. Tetapi jika tidak, maka program kepemimpinan Erwin–Sahid akan dianggap gagal,” tandasnya. AFL
