PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Alfred Masboy Tonggiroh menilai kondisi warga terdampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah memasuki tahap darurat.
Ia meminta Pemerintah Daerah segera turun tangan memberikan bantuan sandang dan pangan, menyusul gagal panen dan kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Alfred mengatakan, hingga saat ini masih terdapat masyarakat di wilayah Kecamatan Parigi Barat, termasuk Parigi Tengah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Selain itu, kebakaran juga terjadi di wilayah Kecamatan Parigi Utara dan Siniu.
“Pemerintah harus segera memberikan bantuan sandang dan pangan. Sebab, dampak yang dirasakan masyarakat terus bertambah,” tegas Alfred melalui telepon, Senin (9/2/2026).
Terkait karhutla di Desa Avolua dan Uevolo, Alfred menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Parmout. Menurutnya, upaya pemadaman memang telah dilakukan, tetapi belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses menuju lokasi, serta kondisi angin kencang yang menyebabkan api mudah menjalar.
“Saya sudah sampaikan ke Bupati terkait karhutla di Desa Avolua dan Desa Uevolo. Mereka sudah berupaya, tapi tidak maksimal,” ujar Alfred.
Alfred mendorong seluruh aparat digerakkan dan meminta Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk BPBD, untuk membantu penanganan karhutla.
“Kalau hanya mengandalkan kekuatan daerah dengan keterbatasan peralatan dan tenaga, tentu tidak sanggup. Harus ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPBD,” tegas Alfred.
Terkait kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih di wilayah Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Tengah, Alfred menanggapi adanya peralihan aliran sungai yang tidak terjadwal oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut berdampak pada beberapa desa, termasuk Desa Lobu, akibat aliran sungai di Bendungan Tamolaya yang dialihkan untuk kebutuhan pertanian tanpa pengaturan pembagian air yang jelas.
Menurut Alfred, pengelolaan air irigasi harus dilakukan dengan penjadwalan yang tegas dan pengawasan yang ketat. Pembagian air, lanjutnya, harus memerhatikan kebutuhan petani dan masyarakat, karena berpengaruh langsung terhadap debit air dan berpotensi memicu konflik sosial.
“Kalau itu lahan petani, harus ada penjadwalan dan penjagaan pintu irigasi. Kalau tidak diatur, orang bisa buka sendiri dan itu berbahaya,” kata Alfred.
Lebih lanjut, Alfred menyoroti dampak lanjutan dari kekeringan dan karhutla yang menyebabkan gagal panen di wilayah Parigi Barat dan Parigi Utara. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berharap adanya bantuan dari Pemerintah Daerah.
“Tanaman gagal panen, masyarakat sudah teriak mau makan apa. Artinya mereka berharap ada bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.
Menurutnya, kondisi tersebut sudah masuk kategori bencana sehingga penanganannya tidak boleh menunggu terjadinya bencana lain. Ia menilai, Pemerintah Daerah seharusnya segera menyalurkan bantuan sosial berupa sandang dan pangan kepada warga terdampak, baik akibat kekeringan maupun kebakaran lahan pertanian.
“Kalau sudah sekritis itu, harus ada upaya segera. Bantuan seperti sembako harus diberikan. Bukan menunggu bencana lain baru ada bantuan,” tegasnya lagi. AFL
