BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulteng akan mendorong agar Politeknik bisa beralih status menjadi negeri, sebab Politeknik ditargetkan bisa menjadi salah satu perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai kompetensi dan bakat para siswa.
Sebelumnya Plt Kepala Disdikbud Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana, didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK, Hatija Yahya, belum lama ini, berkunjung ke Kemendikbud Ristek dalam rangka koordinasi terkait Politeknik.
“Ada dua alternatif yang kemarin kita ajukan ke Direktur Politeknik, pertama alasan kita di Sulteng banyak industri besar misalnya bidang pertambangan, listrik, nikel, dan lainnya, khususnya sumber daya alam. Sementara untuk peningkatan anak-anak kita di bidang tersebut, kita tidak punya perguruan tingginya dalam hal ini Politeknik. Jadi sesungguhnya usulan kita sebenarnya ini terkait dengan pemenuhan guru vokasi,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Dalam kaitan guru vokasi pihaknya sangat menghendaki Universitas Tadulako untuk membuka program studi yang ada kaitannya dengan pendidikan vokasi. Memang hingga saat ini FKIP Untad tidak ada prodi yang menghasilkan guru-guru vokasi.
“Olehnya kita dorong bagaimana di Sulteng itu kita punya Politeknik, yang di bawah naungan Kemendikbud Ristek. Karena di Sulteng ini ada Politeknik yang ada di Morowali namun di IMIP sendiri, tetapi itu didirikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kita mau hanya di Kemendikbud Ristek,” terangnya.
Kemendikbud Ristek sedang moratorium pendirian perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Namun bagi daerah-daerah tertentu dimungkinkan untuk dibuka perguruan tinggi, sepanjang memenuhi alasan tertentu.
“Jadi artinya bahwa Sulteng disambut oleh Kemendikbud Ristek, karena memang secara nyata dan fakta bahwa kita butuhkan. Maka sekarang kementerian meminta kepada kita untuk membuat studi kelayakannya, sekaligus permohonan kepada Menteri. Untuk alih fungsi status Politeknik Palu yang ada di Tondo sekarang menjadi Politeknik negeri. Jadi bukan untuk mendirikan perguruan tinggi baru, melainkan alih fungsi,” jelasnya.