LOLU UTARA, MERCUSUAR – Wakil Ketua II DPRD Kota Palu Rizal Dg Sewang menyayangkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu, yang masih kurang memperhatikan berbagai sekolah yang terdampak bencana 2018 kemarin.
Menurutnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Palu, yang terpenting adalah bagaimana memajukan mutu pendidikannya. Sebab kualitas hidup masyarakat tidak akan meningkat jika tidak dibarengi dengan kualitas dari mutu pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di Kota Palu.
“Dengan melihat sejumlah fasilitas sekolah yang kurang layak, seperti dari hasil reses yang ditemui di lapangan, ada siswa yang duduk melantai, kurangnya rombongan kelas, bangunan sekolah yang sudah tidak layak dan sebagainya, tentunya perlu dipertanyakan standarisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam menilai mutu pendidikan di kota Palu,” katanya, Sabtu (10/12/2022).
Ia manambahkan untuk kondisi fisik sekolah, kemarin ada beberapa kepsek dari Palu Selatan dan komunikasi dengan DPRD. Kesimpulannya, bukan hanya sekolah di Kelurahan Balaroa yang belajar di lantai termasuk sekolah di Petobo, sudah ada bangunan baru tetapi masih banyak yang rusak.
“Masalah ini adalah masalah Kota Palu, bukan hanya masalah di Balaroa saja. Artinya karena rata-rata semua sekolah ada yang begitu, ada satu dua kelas yang duduk dilantai, ada yang pakai kelas bergantian, sehingga saat ini, dianggap pembiaran terhadap kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita biarkan terhadap kebutuhan pendidikan di kota Palu,”terangnya.
Pihaknya berharap Dinas Pendidikan punya data terkait dengan data kebutuhan sekolah. Maksudnya data bangunannya, tahun berapa, kebutuhan dari sekolah yang belum memiliki fasilitas dan lainnya. Artinya, harus ada standarisasi sekolah, berapa persen sekolah yang dianggap tidak layak, kursi mejanya, alat peraga dan semacamnya. Jika tidak ada standar yang ada, jelas kita akan acuh tak acuh dengan sekolah-sekolah yang tidak layak tadi.
Lebih lanjut soal kondisi sekolah terdampak di Balaroa, baik SD Inpres Balaroa, SDN Balaroa dan SD Inpres Perumnas Balaroa yang masih menggunakan bangunan seadanya, tentunya ini kaitannya dengan ketersediaan lahan untuk membangun sekolah yang baru pascabencana alam 28 September 2018.
Desak Percepatan Lahan Sekolah
Menurutnya, percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah di Kelurahan Balaroa adalah hal yang paling utama dan bagian dari desakan serius yang dilakukan oleh DPRD Kota Palu. Hal ini karena pertimbangan dari masyarakat kelurahan Balaroa melalui tokoh pemuda, karang taruna, yang mengharapkan dan menginginkan percepatan dari adanya lahan untuk membangun sekolah terdampak tadi.
“Pembebasan lahan itu saya perjuangkan, makanya kami tahu masalahnya, apalagi saya sering kesitu dan sering reses disitu. Memang, masyarakat sangat berharap ada kejelasan terkait dengan lahan sekolah dan semua itu sudah di hendle Pemerintah Kota Palu,”tutupnya.UTM
