BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Kebijakan sejumlah sekolah yang melakukan acara penamatan siswa dengan cara wisuda layaknya penamatan sarjana di universitas, menuai keluhan dari orang tua siswa. Pasalnya, biaya yang dibebankan kepada orang tua untuk menggelar seremoni wisuda dianggap memberatkan orang tua siswa, sementara kemampuan setiap orang tua siswa tidak sama.
Harapan orang tua siswa agar menteri pendidikan dan kepala daerah melarang acara wisuda itu mendapat dukungan dari anggota DPRD Sulteng, Ibrahim A Hafid.
Ibrahim mengatakan, yang diinginkan orang tua siswa itu hanya pengumuman kelulusan anaknya. “Saya mendukung langkah orang tua siswa tersebut. Yang mereka inginkan itu hanya pengumuman kelulusan anaknya. Jangan menambah beban orang tua siswa,” ujar Ibrahim, Sabtu (17/6/2023).
Tidak jarang wisuda penamatan TK, SD, SMP dan SMA dilakukan di hotel. Semua biaya diambil dari urunan orang tua murid, ditambah lagi orang tua harus menyewa baju wisuda. Semua itu dianggap terlalu memberatkan. Karena itu, sejumlah orang tua berharap menteri pendidikan dan kepala daerah, mengeluarkan larangan kepada sekolah untuk menggelar seremoni wisuda itu.
Meskipun pelaksanaan wisuda itu berdalih atas kesepakatan dengan orang tua murid, namun itu tidak terjadi jika tidak diinisiasi oleh pihak sekolah.
“Semestinya lanjut pihak sekolah fokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan disekolahnya masing-masing. Seremoni wisuda juga memperlihatkan kesenjangan antar sekolah. Sesutau yang harusnya dihindari. Harusnya disekolah itu mempermudah semua aktivitas untuk memajukan pendidikan,” terangnya.
Ibrahim mendesak agar menteri pendidikan dan kepala daerah memperhatikan keluhan orang tua siswa tersebut.UTM
