TONDO, MERCUSUAR — Ratusan siswa SMAN 5 Palu menggelar aksi damai di lingkungan sekolah pada Jumat, (15/9/2025), menuntut berbagai kejelasan dan transparansi atas pengelolaan dana serta kebijakan internal sekolah yang dinilai tidak berpihak kepada siswa.
Aksi ini berlangsung tertib tanpa tindakan anarkis. Para siswa membawa sejumlah poster berisi tuntutan yang mencakup transparansi Dana BOS, kejelasan penggunaan Dana Ekstrakurikuler, kritik terhadap sikap arogansi guru dan kepala sekolah, serta pungutan biaya perpindahan dan seragam sekolah.
Ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMAN 5 Palu, Abdul Aman, yang menjadi juru bicara aksi menyatakan, tuntutan mereka murni demi memperjuangkan hak siswa yang selama ini tidak terealisasi.
“Kami tidak ingin merusak atau merugikan sekolah. Kami hanya ingin hak kami sebagai siswa dihargai dan dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Abdul.
Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah dugaan tidak transparannya penggunaan anggaran ekstrakurikuler yang disebut mencapai Rp130 juta per tahun.
“Jika anggaran dicairkan setiap enam bulan, maka seharusnya tersedia Rp65 juta untuk pembinaan prestasi siswa. Namun selama ini, kami tidak pernah merasakan dana tersebut. Untuk ikut lomba pun, siswa harus mencari dana sendiri,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala SMAN 5 Palu, Salim mengatakan, pihak sekolah telah bersikap terbuka terhadap pengajuan proposal kegiatan siswa, terutama untuk kegiatan ekstrakurikuler.
“Seluruh proposal siswa kami acc, hanya saja jika dana BOS belum cair, kami minta siswa memilih, menunggu atau pakai dana sendiri yang akan diganti nanti. Adapun yang kami tolak biasanya kegiatan yang terlalu sering seperti futsal, yang dalam sebulan bisa sampai tiga kali,” jelas Salim.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Asrul Ahmad, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh tuntutan siswa.
“Kami sudah dengar dan akan panggil semua pihak terkait. Kami minta waktu untuk menelusuri dengan bukti yang kuat agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara adil dan tuntas,” katanya.
Asrul menambahkan, ke depan, Dinas Pendidikan akan melibatkan guru, kepala sekolah, dan perwakilan siswa untuk mendengarkan keterangan langsung dari semua pihak. UTM
