PALU, MERCUSUAR – Mahasiswa di kampus Universitas Tadulako (Untad)merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan izin untuk kampanye di lingkungan kampus. Beberapa mahasiswa merasa perlu adanya perubahan dalam sistem kampanye yang diterapkan di kampus.
Dimas, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Untad, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap putusan MK.
Menurutnya, putusan MK tidak mencakup sistem kampanye yang seharusnya diterapkan di kampus.
“Dalam putusan MK, saya merasa tidak setuju karena kampus ini seharusnya menjadi lingkungan yang terlepas dari perpolitikan praktis yang bisa mengganggu aktivitas akademis. Sebagai mahasiswa, kami seharusnya dapat belajar memilih pemimpin dengan baik. Saya setuju jika ada metode atau sistem kampanye yang sesuai yang diterapkan di kampus,” kata Dimas.
Sementara itu, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untad, Abd.Hamran, juga menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap putusan MK.
Menurutnya, dampak negatif yang mungkin timbul lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.
“Pertama, pasti akan ada kesenjangan sosial di antara pasangan calon (paslon) jika sistem ini diberlakukan. Contohnya, jika salah satu kampus memiliki kedekatan dengan salah satu paslon, maka akan ada kesenjangan sosial di antara paslon tersebut yang dapat menimbulkan ketegangan. Selain itu, campur tangan politik dalam dunia akademik juga menjadi kekhawatiran. Kami yakin bahwa kegiatan akademik kami akan terganggu jika hal ini terus diterapkan,” ujar Abd.hamran.
Keputusan MK memang telah memicu perdebatan di kalangan mahasiswa Untad, dengan beberapa mahasiswa yang merasa perlunya pemikiran lebih mendalam terkait implementasi kampanye di kampus. Diskusi dan pertimbangan yang matang tampaknya akan menjadi langkah yang diperlukan untuk mencari solusi terbaik yang memenuhi kepentingan semua pihak.MG4
