PALU, MERCUSUAR — Universitas Tadulako (Untad) menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memperkuat kolaborasi desain kebijakan pemberdayaan masyarakat, Jumat (13/2/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pimpinan universitas dan para dekan.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Untad, Dr. sc. Agr. Ir. Aiyen Tjoa, M.Sc., menegaskan komitmen kampus dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas publikasi ilmiah yang berdampak nyata.
“Publikasi bukan sekadar pemenuhan administrasi akademik, tetapi harus memiliki daya guna. Dosen dan mahasiswa perlu mengenali persoalan sekaligus merumuskan solusi,” ujarnya.
Kunjungan ini menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., yang memaparkan materi bertajuk “Pemberdayaan sebagai Implementasi Inpres 8/2025”. Ia menjelaskan adanya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan social protection heavy menuju empowerment heavy.
“Tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pemberdayaan untuk mendukung penghapusan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Untad dipandang memiliki posisi strategis sebagai knowledge partner pemerintah, khususnya dalam desain kebijakan, evaluasi program, hingga pengembangan model percontohan pemberdayaan di Sulawesi Tengah.
Melalui kolaborasi ini, Untad diharapkan tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai laboratorium kebijakan yang mampu menghadirkan rekomendasi berbasis riset untuk mendukung transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan di daerah. */JEF
Untad–Kemenko PM, Bahas Desain Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
