Perempuan Desa di Sigi Belajar Bicara dan Memimpin Perubahan

Sikola Mombine menggelar Training of Trainer (ToT) bagi perempuan dan penyandang disabilitas sebagai fasilitator lokal selama dua hari 1 - 2 April 2026, disalah satu hotel di kota Palu.FOTO : DOK SIKOLA MOMBINE

PALU, MERCUSUAR – Upaya mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan di pedesaan terus diperkuat melalui pendekatan pendidikan inklusif. Di Kabupaten Sigi, inisiatif Balai Belajar Kampung (BBK) mulai menunjukkan peran sebagai ruang belajar sekaligus ruang tumbuh bagi masyarakat desa.

Project Officer Yayasan Sikola Mombine, Novi, menyebut Sigi memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang besar. Namun disisi lain, masih dihadapkan pada tantangan kesejahteraan dan kesetaraan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan.

“Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil yang rentan terhadap perubahan iklim, bencana, serta keterbatasan akses layanan dasar,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Sigi pada 2025 sebesar 10,47 persen, menurun dari 12,06 persen pada 2024. Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 28.604 jiwa.

Menurut Novi, persoalan tidak hanya berhenti pada kemiskinan. Ketimpangan sosial, terutama terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), masih menjadi tantangan serius.

Perempuan di pedesaan, kata dia, kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga peluang usaha. Sementara penyandang disabilitas masih berhadapan dengan stigma dan keterbatasan akses terhadap layanan publik.

“Karena itu, edukasi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi penting, bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kapasitas masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam pembangunan desa,” jelasnya.

Merespons kondisi tersebut, Yayasan Sikola Mombine bersama Arbeiter Samariter Bund South and South-East Asia (ASB-SEA) serta POKJA OPDis Sulawesi Tengah mengembangkan program Balai Belajar Kampung melalui Program PAKAGASI.

Selama dua tahun terakhir, program ini telah berjalan di 10 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sigi. BBK dirancang sebagai ruang belajar yang terbuka dan inklusif, khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Di ruang ini, peserta tidak hanya belajar, tetapi juga berbagi pengalaman dan membangun kapasitas diri. Berbagai isu strategis dibahas secara partisipatif, mulai dari keadilan gender, ketahanan pangan, perubahan iklim, kebencanaan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Pendekatan ini dinilai mampu mendorong perubahan, tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga sikap dan relasi sosial di tingkat komunitas.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Sikola Mombine juga menggelar Training of Trainer (ToT) bagi perempuan dan penyandang disabilitas sebagai fasilitator lokal selama dua hari 1 – 2 April 2026, disalah satu hotel di kota Palu.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas peserta agar mampu mengelola kelas BBK secara mandiri di desa masing-masing.

Dalam salah satu sesi, Ketua Jurnalis Wanita Indonesia (JUWITA) Sulawesi Tengah, Kartini Nainggolan, menekankan pentingnya peran jurnalisme warga berbasis perspektif gender.

Menurutnya, kelompok perempuan di desa memiliki potensi menjadi sumber informasi yang jujur dan berpihak pada keadilan.

“Selama ini berita lebih banyak bicara tentang tokoh besar atau laki-laki. Suara perempuan dan penyandang disabilitas masih jarang terdengar,” ujarnya.

Ia mendorong peserta untuk memanfaatkan media sosial secara etis dan bertanggung jawab sebagai sarana menyuarakan pengalaman dan persoalan di sekitar mereka.

“Warga biasa, seperti ibu-ibu dan teman-teman disabilitas, bisa melaporkan kejadian di sekitarnya menggunakan ponsel. Itu penting agar suara mereka bisa didengar,” katanya.

Melalui penguatan kapasitas ini, Balai Belajar Kampung diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kebutuhan desa.TIN

Pos terkait