PALU, MERCUSUAR – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulteng melibatkan sebanyak 20 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP di daerah itu untuk terlibat secara partisipatif dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di daerah tersebut.
Mereka menyebut kelompok partisipatif tersebut sebagai sahabat Panwaslu.
“Kami menggelar deklarasi sahabat Panwaslu dirangkai rapat koordinasi pengawasan pilkada partisipatif melibatkan 20 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan serta pelajar se- Kecamatan Baolan pada Sabtu (24/10),” kata Ketua Panwaslu Baolan, Fachri Fareza Abas, dari Tolitoli, Minggu (25/10/2020).
Dia mengatakan deklarasi ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) antara 20 OKP, ormas serta pelajar dengan Panwaslu Baolan tentang pengawasan partisipatif pilkada serentak 2020.
Diantara poin penting MoU itu bahwa OKP, ormas dan pelajar turut serta mewujudkan pilkada jujur dan adil juga ikut terlibat mengawasi jalannya kampanye sehingga aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi sara, dan politik uang.
OKP dan ormas yang tergabung dalam Sahabat Panwaslu, antara lain Nahdlatul Ulama Tolitoli, GP Ansor Tolitoli, Banser Tolitoli, HMI Cabang Tolitoli, PMII Cabang Tolitoli, IKAMI Sulsel Cabang Tolitoli, DPD KNPI Tolitoli, LBH Progresif, Kongres Advokat Indonesia, dan PB PERPIT. Kemudian, GPII Tolitoli, AMI Tolitoli, Pemuda Gereja Protestan Tolitoli, Forum Bikers Tolitoli, GPS Tolitoli, KKSS, Karang Taruna Ampera Desa Buntuna, Pemuda Tani Tolitoli, Pemuda Tolitoli Bersatu dan Osis.
Selain deklarasi dan rapat koordinasi kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menghadirkan akademisi Dr Salawati SP M.Si sebagai narasumber.
Fachri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pendidikan pemilu serta wujud pelibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengawal setiap tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Tolitoli. “Sebagai alumni SKPP Bawaslu RI, saya coba menerapkan hasil kertas kerja SKPP Bawaslu RI Angkatan II, yakni dengan pelibatan OKP maupun ORMAS untuk memperkuat pengawasan pemilu,” katanya.
Dikatakannya, saat ini masih terdapat persoalan sejumlah masalah dalam proses mengawal pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Hal itu terlihat pada tren penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu, masih rendahnya inflasi kualitas partisipasi, literasi politik yang terbatas, keswadayaan sipil yang meredup. “Padahal sistem dan proses setiap tahapan pemilu dilakukan secara transparan dengan menggunakan informasi teknologi,” katanya.
