Banyak Kades Dipidana, DPRD Sulteng Konsultasikan Ranperda Pemdes

  • Whatsapp
KONSULTASI RANPERDA-7f1ff315
Konsultasi dua Ranperda yang tengah digodok DPRD Sulteng. FOTO : HUMAS DPRD SULTENG

JAKARTA, MERCUSUAR – Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira mepimpin langsung konsultasi dua Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) yang kini tengah digodok.

Dua Ranperda itu masing masing Raperda tentang Tata Cara Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk Ranperda Tata Cara Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rombongan berkonsultasi di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Sedangkan Raperda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dikonsultasikan di Ditjen Otda Kemendagri di Jakarta.

Turut serta dalam konsultasi dua Raperda yang digagas Pansus I tersebut masing, Wakil Ketua I HM Arus Abdul Karim, Wakil Ketua Pansus Ronald Gulla, Sekretaris Abdul Karim Aljufri serta sejumlah anggota Pansus antara lain, Dra Sri Indraningsi Lalusu MBA, HM Nur Dg Rahmatu, Ellen Ester Pelealu, Toripalu, Rosmini A Batalipu serta beberapa anggota Pansus lainnya.

Konsultasi pertama dilakukan di Kantor Direktorat Bina Pemerintahan Desa Di Gedung C Lantai II dan diterima oleh Dirjen Pemerintahan Desa Dalam Negeri Dr Yushartoyungo.

Pertemuan konsultasi kedua dilakukan di Kantor Ditjen Otda Kemendagri Lantai 15 Gedung H. Di kantor ini rombongan diterima Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Drs Aferi Syamsidar Furdail.

Dalam konsultasi dua Raperda tersebut, dua pimpinan DPRD langsung turun langsung tak lain karena Raperda ini dinilai sangat dekat dengan isu kekinian yang terjadi di tingkat desa, misalnya ada banyak Kades yang dipidana karena regulasi dan pemahaman yang belum memadai.

Serta penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi pointers utama dalam setiap langkah kebijakan, karena desa menjadi pionir utamanya.

Baca Juga