PARMOUT, MERCUSUAR – Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Sulawesi Tengah (Sulteng), menertibkan sebanyak 647 alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah 2020.
“Dari hasil kerja penyelenggara sebanyak 647 APK dan 2.780 bahan kampanye yang tersebar di 283 desa di 23 kecamatan di Parigi Moutong,” kata anggota Bawaslu Parigi Moutong Fatmawati yang dihubungi di Parigi, Senin.
Dia mengemukakan, penertiban APK dan bahan kampanye dua pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada Sulteng dilakukan pada hari pertama masa tenang, Minggu (6/12/2020).
Oleh karena itu, dengan berakhirnya masa kampanye, maka masing-masing tim pasangan calon diminta agar tidak melakukan konsolidasi di masyarakat, karena tahapan tersebut telah selesai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang kampanye pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan atau wali kota/wakil wali kota.
“Tidak ada lagi kegiatan kampanye. Di masa tenang, peserta pemilu diberi waktu untuk beristirahat dari aktivitas kegiatan politik,” ujar Fatmawati yang juga Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parigi Moutong
Ia mengatakan, dalam rentang waktu minggu tenang menuju hari pemungutan suara 9 Desember nanti perlu pengawasan optimal oleh petugas pengawas yang sudah dibentuk Bawaslu, sebagai upaya memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan potensi pelanggaran pemilihan bisa terjadi lewat berbagai aksi, seperti politik uang, serangan fajar dan sebagainya yang justru dapat merusak proses demokrasi yang sedang berjalan.
“Dua hari menuju pemilihan perlu diwaspadai. Kami sudah memberikan penguatan kepada petugas pengawas mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan hingga pengawas TPS untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran,” ucapnya.
Guna meminimalksn tindakan pelanggaran, Bawaslu setempat mengerahkan 1.254 petugas pengawas pada masing-masing wilayah kerja, terdiri atas 69 pengawas kecamatan, 283 pengawas desa/kelurahan, dan 902 pengawas TPS secara serentak turun melakukan patroli pengawasan selama masa tenang hingga menjelang pemungutan suara.
“Kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah setempat melakukan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), begitu pun tim Desk Pilkada hingga pemerintah kecamatan dan desa, dengan harapan dapat menghambat aksi pelanggaran pemilu,” kata Fatmawati.ANT/*TIN
