PALU, MERCUSUAR – Konsolidasi dan Temu kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri oleh Sekertaris Jenderal DPP, Ahmad Muzani dan Ketua OKK DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, Rabu (18/11/2020) malam.
Ratusan kader dan simpatisan Partai Gerindra dari kabupupaten dan kota se Sulteng menghadiri kegiatan ini, guna mendapatkan arahan dan penguatan dari Sekjen Ahmad Muzani. Di mana agenda utamanya adalah menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 8 kabupaten, kota, dan provinsi pada 9 Desember 2020 mendatang.
Selain menginstruksikan kader partai memenangkan Pasangan Calon (Paslon) yang diusuang partai, Muzani juga menceritakan terbentuknya struktur partai ini di Sulteng dengan sejumlah tantangan dan dinamikanya. Dalam penuturannya, Muzani menyampaikan sejak 12 tahun berdiri, partai Gerindra di Sulteng mendapat sambutan yang antusias dari rakyat Sulteng.
Mulai dari penyerahan mandat kepada seorang dosen, yakni Alimuddin Pa’ada sebagai Ketua DPD Sulteng sampai peralihan pimpinan kepada seorang Bupati di Kabupaten Parigi Moutong, Longki Djanggola yang kala itu, perolehan suara secara nasional sangat sedikit presentasinya di parlemen Senayan.
“Kami mencari tokoh, mencari orang, waktunya semput jaraknya jauh orangnya enggak ada aksesnya susah, yang mau ke Palu siapa, yang mau dihubungi siapa,” tutur Ahmad Muzani.
Padahal saat itu lanjut Dia, partai harus berdiri di seluruh Indonesia. Sulteng adalah salah satu provinsi yang salah terakhir didirikan Partai Gerindra. Tiba – tiba mendiang Prof. Suhardi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra yang pertama menghuhunginya memberitahukan bahwa di Sulteng ada kawannya yang bersedia menerima mandat sebagai Ketua DPD Gerindra di Sulteng. Namun, Alimudin Pa’ada tidak bersedia datang ke Jakarta menerima secara langsung mandat tersebut lantaran kesibukannya mengajar di kampus. Muzani mengaku mandat itu dikirim via jasa pengiriman, sementara Ia tak tahu dan tidak pernah bertemu AlimudiDin Pa’ada.
“Akhirnya mandat itu kita kirim perpos. Saya enggak pernah lihat orangnya, saya enggak pernah lihat wujudnya, dan saya ketar ketir apakah orangnya bekerja apa tidak, benar apa enggak,” katanya.
Muzani menuturkan mereka percaya saja mandat teraebut dikirim karena yang merekomendasikan adalah Prof. Suhardi selaku Ketua Umum.
Semua keperluan mendiririkan partai dikirim, asalkan partai bisa berdiri di Sulteng dan di sejumlah kabupaten dan kota sampai kecamatan. Pada hari di mana partai akan didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM, Alimuddin Pa’ada tiba di Jakarta membawa seluruh kelengkapan berkas partai.
Di mana awalnya partai ini kurang diminati rakyat di Sulteng, tetapi sekarang menjadi partai besar dan melahirkan seorang Gubernur dan sejumlah wakil bupati, dan pimpinan DPRD provinsi maupun kota di Sulteng. Yang lebih mengejutkan lagi, di tengah partai tidak lirik oleh politisi, Gerindra sudah memberikan kontribusi kepada Longki Djanggola sebagai Bupati Parigi Moutong.
“Belum sampai dua tahun, tiba – tiba partai ini punya bupati namanya Longki Djanggola. Inilah bupati pertama yang bergabung dengan partai namanya Gerindra,” cerita Muzani.
Dikemukakan, Longki Djanggola merupakan pejabat publik pertama yang dimiliki Partai Gerindra. Setelah itu, Longki Djanggola berlaga di Pilgub Sulteng dan terpilih sampai dua periode. Gubernur pertama di miliki Gerindra di Indonesia adalah Longki Djanggola. Gerak Burung Garuda di mulai dari timur Provinsi Sulteng yang kemudian menjadi inspirasi, menyemangati seluruh kader di DPP, di Pulau Jawa, Sumatra, di Kalimantan pentingnya pejabat publik bupati, wali kota, gubernur dari kader partai karena adanya seorang Longki Djanggola. Yang lebih mengagetkan lagi katanya, Provinsi Sulawesi Tengah ketika itu salah satu provinsi nomor bawah dalam setiap apa pun.
“Indeks Pembangunan Manusia rendah, tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pengangguran tinggi, dan seterusnya,” cerita Muzani.
Lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Sulteng sebelum di jabat Longki rendah. Setelah pergantian gubenur, Sulteng dengan tangan dingin Longki Djanggola pertumbuhan ekonomi Sulteng mencatat sejarah tertinggi secara nasional 14 persen, padahal rata – rata nasional hanya 5 persen pertumbuhan ekonominya.
Bahkan saat ini dalam kondisi Covid – 19, di mana daerah lain masuk zona merah, Sulteng zona hijau. Ketika terjadi bencana gempa gumi, tsunami, dan likuifaksi, serta bencana lainnya dengan waktu yang bersamaan di Sulteng, sebagai Gubernur tidak gampang memulihkan kembali situasi, memberikan kepada rakyat, menyabarkan rakyat, semua lumpuh dan mati.
“Distribusi makanan habis, listrik mati, semua minta pertolongan. Tidak gampang memimpin situasi itu, dan Longki mengatasi itu,” ungkapnya.
Menurut Muzani, posisi ini yang akan diwariskan Longki kepada gubernur yang akan datang. Karena itu, Mohammad Hidayat Lamakarate mewarisi prestasi ini dalam posisi yang sudah mapan. Partai sudah bagus, pembangunan sudah berjalan, situasi sudah kondusif. Salah satu hutang partai yang menjadi pekerjaan rumah adalah memberikan kontribusi pembangunan secara utuh terhadap negara sesuai amanat Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. BOB
