PALU, MERCUSUAR – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu berharap isu penanganan bencana menjadi prioritas dalam debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada putaran kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu.
Menurut Adriansa, isu penanganan bencana pada debat pertama tidak menjadi prioritas KPU Kota Palu. Padahal, kata dia persoalan penanganan bencana di Kota Palu sangat krusial. Terutama kata Adriansa, terkait dengan pemulihan penyintas korban bencana 28 september 2018 silam.
“Penyintas butuh kepastian penanganan terkait dengan pemulihan ekonomi, perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang hancur akibat gempa bumi, tsunami dan liquifaksi,”ungkap Adriansa Manu, kepada sultengnews, Kamis (05/11/2020).
Dikatakan, isu tersebut penting agar para penyintas memahami betul siapa Calon Kepala Daerah yang betul-betul memiliki program dan strategi dalam percepatan penanganan pemulihan korban pasca bencana ke depan.
Adriansa menerangkan, isu pemulihan korban bencana penting menjadi prioritas untuk memberikan kepercayaan politik kepada penyintas.
Dia menyebut, berdasarkan hasil sensus Sulteng Bergerak, tingkat kepercayaan penyintas terhadap pemerintah Kota Palu sangat rendah.
“Kemerosotan kepercayaan penyintas ini, sangat berimplikasi terhadap kemauan warga menggunakan hak suaranya. Sehingga, KPU Kota Palu penting memberikan ruang besar agar isu bencana ini menjadi prioritas pada debat berikutnya,”terangnya.
Dia menjelaskan, hasil sensus Sulteng Bergerak di hunian sementara (huntara) Kota Palu menyebutkan bahwa masih terdapat 1612 kepala keluarga (KK) dan 6014 jiwa penyintas tinggal di huntara tanpa penanganan yang baik.
“Sensus ini kami lakukan pada bulan agustus-september 2020, jadi masih sangat relevan untuk konteks penanganan korban bencana di kota Palu,”jelasnya.
Dalam sensus itu Ardi mengungkapkan, pihaknya juga melakukan wawancara kepada setiap penyintas pada setiap bilik di 41 unit Huntara. Dari wawancara itu, kata Adriansa sebanyak 53% penyintas menjawab tidak lagi percaya dengan pemerintah kota Palu dan 38% mengatakan masih percaya dengan Pemkot, sisanya yakni 9% tidak menjawab.
“Dari segi pelayanan dasar, sebanyak 54% penyintas menjawab pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sangat buruk. Maskipun, kata dia 41% penyintas menjawab pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemkot sudah baik dan 5% tidak menjawab,”ucapnya.
Bagi Adriansa, hasil sensus tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana kaitanya dengan pemulihan terhadap korban bencana masih jauh dari harapan para penyintas.
“Ini menjadi warning buat Pemkot Palu bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak menjadi prioritas selama ini,”tuturnya.
Olehnya, Adriansa menyebut debat kandidat kedua harus memperioritaskan isu pemulihan korban bencana 28 september 2018. Sebab, menurut dia masalah ini paling urgent untuk diselesaikan pemerintah Kota ke depan.
“Kita ingin mendengarkan program dan strategi masing-masing kandidat kaitannya dengan penyelesaian masalah penyintas. Jangan sampai program mereka selangit tetapi lupa masalah yang ada di depan mata,”tuturnya.
Selain pemulihan terhadap korban, Adriansa juga menambahkan bahwa isu mitigasi bencana juga penting menjadi isu dalam debat kandidat. Sebab, kata dia bencana 28 september 2018 menjadi pengalaman buruk daerah ini dalam menghadapi bencana alam.
“Kota Palu adalah daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam, jangan sampai KPU lupa. Isu ini, harusnya masuk dalam setiap tema debat kandidat wali kota Palu,”tandasnya.SN/TIN
