PALU, MERCUSUAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr Alimuddin Pa’ada menyatakan, diduga ada mafia yang bermain di balik kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini.
Ia juga mengaku prihatin dengan distributor yang mengalami hambatan dalam mendistribusikan kebutuhan bahan pokok karena adanya kelangkaan BBM.
“Namun kami sudah berupaya melakukan RDP dengan beberapa pengusaha, namun tetap masih saja terjadi di lapangan,” kata Alimuddin saat menerima massa aksi dari Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu yang melakukan unjuk rasa di DPRD Provinsi Sulteng, Jumat (1/4/2022).
Selain Alimuddin, turut hadir tiga anggota DPRD Sulteng lainnya yang menerima massa aksi, yakni Ridwan Yalidjama, Hidayat Pakamundi dan Yahdi Basma.
Tak hanya terkait kelangkaan minyak goreng dan antrian kendaraan akibat kelangkaan BBM jenis solar, massa aksi dari IMM juga menyampaikan beberapa persoalan yang sedang hangat, akhir-akhir ini. Beberapa persoalan yang dimaksud, mulai dari wacana penundaan Pemilu hingga kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan.
Koordinator lapangan dari PC IMM Palu, Awan Syahrul, mengatakan, wacana penundaan Pemilu telah menodai amanat reformasi. Menurutnya, upaya yang dilakukan mengisyaratkan bahwa rezim saat ini tidak lagi taat pada konstitusi.
“Seyogyanya konstitusi itu ada untuk mencegah praktik otoritarianisme atau kekuasaan mutlak dan absolut lahir kembali,” katanya.
Ia juga menyinggung beberapa bahan pokok yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga menjelang Ramadhan tahun ini, seperti cabai yang mencapai Rp 84.950 per kilogram. Demikian wwww dengan harga bahan pokok lain yang naik di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum stabil akibat dampak Covid-19.
“Seharusnya pemerintah berperan untuk menekan harga-harga bahan pokok tersebut,” katanya.
W
Ia juga menyoroti adanya kelangkaan pada bahan bakar minyak terkhusus jenis solar yang mengakibatkan antrean kendaraan yang berdampak pada pekerja yang mendistribusikan barang ke berbagai daerah.
Menanggapi sejumlah tuntutan tersebut, Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma, mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu yang dilontarkan beberapa ketua umum partai adalah pandangan politik yang setiap orang berhak menyampaikannya.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Hidayat Pakamundi, mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan IMM. Kata dia, unjuk rasa memang harus dilakukan sebagai pengingat kepada pengambil kebijakan.
Di akhir pertemuan, Anggota DPRD Sulteng dari Partai Golkar, Ridwan Yalidjama, mengatakan, pihaknya akan meneruskan tuntutan massa aksi kepada pihak eksekutif.*/TIN
