Ditanya Soal Sumber Dana Program 100 Miliar per Kabupaten, Rusdy Mastura : Itu ‘Kacang – Kacang’ Mendapatkanya

  • Whatsapp
IMG-20201101-WA0011

PALU, MERCUSUAR – Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) nomor urut 2 Rusdy Mastura mengatakan kacang – kacang atau mudah saja dalam mendapatkan dana untuk merealisasikan Program 100 Miliar per Kabupaten atau kota. Hal tersebut dilontarkan Rusdy saat menjawab pertanyaan dari Pasangan Calon Gubernur nomor urut 1 Hidayat Lamakarate.

“Itu kacang – kacang (Mudah) mendapatkannya, namun bertahap. Kita harus berpikir, kita bisa bikin peraturan namanya walidana seperti yang dibikin Ahok (Basuki Tjahja Purnama) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ujar Rusdy dalam Debat Publik Terbuka Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 2020 di Hotel Best Western, Kota Palu.

Berita Terkait

Lebih lanjut Rusdy menjelaskan, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan kekayaan alam yang melimpah. Untuk itu menurutnya kondisi demikian mestinya sangat bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menambah Pemasukan Masukan Asli Daerah (PAD).

Salah satunya, dia melanjutkan, dengan mengambil manfaat dari keberadaan sektor pertambangan. Dia berpandangan sektor tersebut sangat mungkin untuk dijadikan sumber pamasukan daerah mengingat nominal yang dihasilkan sangat tinggi.

Terlebih lagi, penarikan retribusi dari hasil pertambangan alam telah dijamin negara. Yakni dengan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

“Kita punya tambang – tambang dengan nilai investasi ratusan miliar seperti tambang emas. Masih ada puluhan tambang emas yang bisa kita kelola dan kerjasamakan dengan investor lalu bagi hasil dengan para ivestor, yang tercepat ialah melalui tabang emas,” terang Rusdy.

Oleh karenanya dia berkomitmen akan menerapkan sistem tersebut bila diamanahkan masyakat menjadi Gubernur Sulteng. Di sisi lain Pemerintah Provinsi juga harus membuat perusahaan daerah (Perusda) yang bisa mengelola berbagai jenis usaha agar bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah lainnya.

“Kalau kita ambil dari Anggaran Pendalatan Belanja Daerah (APBD) yang sekarang, itu tidak mungkin. Saya tahu pendidikan saja sudah hampir 1 miliar, gaji pegawai 55 persen, OPD ada 40 yang harus dibiayai,” pungkas Rusdy.*/TIN

Baca Juga