DPRD Sigi Bahas Raperda Penurunan Stunting

  • Whatsapp
DPRD SIGI-a01d84d3
Ketua Pansus I Dekab Sigi Dinie Dewi Mariaty bersama anggota pansus I dan perwakilan Pemkab Sigi saat bahas raperda tentang percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi sementara, Selasa (21/6/2022).FOTO:SANAJI/MS

SIGI, MERCUSUAR – Panitia khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi sementara, Selasa (21/6/2022).

Dalam kesempatan itu, Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Sigi, Dinie Dewi Mariaty, mengatakan stunting merupakan isu nasional, hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Perpres tersebut dipedomani oleh Pemkab Sigi, yakni bagaimana langkah menekan angka stunting. 

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Penanganan Stunting,  Bupati Sigi: Perlu Kerjasama Lintas Sektor

Kata dia, karena target pemerintah dalam penurunan stunting hingga tahun 2024, bahwa kasus stunting di Indonesia harus berada di bawah 20 persen. 

Dengan lahirnya Raperda ini, menjadi pedoman Pemkab Sigi dalam hal ini lining sektornya adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sigi, untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting. 

Dari pembahasan ini, yang menjadi perhatian Pansus I adalah penurunan stunting tidak bisa di laksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri, namun harus harus didukung oleh perangkat daerah yang lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD). 

Dimana perangkat daerah pendukung memiliki peranan masing-masing. DPUP menangani masalah air bersih dan sanitasi yang baik, Dinas Sosial bagaimana masyarakat yang hidup di garis kemiskinan menerima bantuan sosial terpenuhi. 

Pilihan Redaksi :  Penanganan Stunting,  Bupati Sigi: Perlu Kerjasama Lintas Sektor

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan DAN Perikanan menangani bagaimana cadangan pangan yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Sigi. Tentunya terkait penanganan stunting di desa Bupati Sigi sudah mengamanatkan kepada desa melalui  

Dinas PMD untuk mengalokasikan dana penanganan stunting. 

Diharapkan, dengan adanya Perda ini tentunya semua perangkat daerah pendukung, bahkan dalam Perda ini keterlibatan masyarakat, pemangku kebijakan dalam hal ini swasta dan universitas itu sudah dibuka ruang. 

“Selain membahas ranperda tentang percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, Pansus I juga membahas ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha,” terangnya. 

Hadir dalam kesempatan itu, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas PMD dan Dinas PUP dan Bagian Hukum. AJI

Baca Juga