PALU, MERCUSUAR – Dalam Rangka Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rapat koordinasi dan strategi perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,
Dilaksanakan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Pada Hari Senin (18/11/2024).
Acara dihadiri langsung Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Bapak H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., beserta jajaran pejabat Kementerian, Forkopimda dan Instansi Vertikal lainnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak H. Syarifudin Hafid, SH., Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Bapak Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si., Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dra. Novalina, MM., Kepala Kejaksaan Tinggi Bapak Dr. Bambang Hariyanto, dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Bapak Brigjen Bobby Prabowo.
Acara dibuka dengan sambutan dari Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dra. Novalina, MM., yang menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap isu perlindungan pekerja migran. “Sulawesi Tengah siap menjadi mitra strategis dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran kita, Sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujarnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, Bapak H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., dalam Arahannya menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. “Pekerja migran bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga representasi martabat bangsa. Oleh karena itu, kita harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mulai dari perekrutan hingga kepulangan,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak H. Syarifudin Hafid, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menghasilkan langkah konkret.
“Kami berharap ada perbaikan sistem yang lebih terintegrasi, sehingga pekerja migran kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta mendapatkan Perlindungan yang optimal dari Pemerintah, Komitmen bersama ini harus kita wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan, termasuk pemberantasan sindikat perdagangan orang dan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder, diharapkan program perlindungan pekerja migran dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pihak untuk memberikan perlindungan terbaik kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga hak dan kesejahteraan warganya di luar negeri.TIN
